KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Katering Haji, Kerugian Capai Rp 300 Miliar

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan layanan katering jemaah.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pengusutan masih dilakukan di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Namun, dugaan korupsi katering haji belum ditangani Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.

“Ini yang katering mungkin tidak hanya 2025. Kami juga akan mengecek ke 2024, 2023, dan ke belakang seperti itu,” Kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dikutip dari Antara, Senin (25/8/2025).

Asep menambahkan, lembaga anti-rasuah akan lebih fokus untuk menelusuri dugaan korupsi katering haji jika perkara ini sudah naik ke tahap penyelidikan.

KPK juga akan menelusuri informasi terkait hal tersebut dalam dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada 2023-2024.

“Kami berharap, kami bisa menemukan juga informasi maupun keterangan, serta dokumen-dokumen terkait masalah katering, kemudian pemondokan, dan yang lainnya pada saat kami menangani perkara kuota haji ini,” jelas Asep.

Baca juga: Melihat Urgensi Perubahan BP Haji Menjadi Kementerian...

ICW laporkan dugaan korupsi katering ibadah haji ke KPK

Untuk diketahui, dugaan korupsi katering haji bermula dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi ICW, penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi diwarnai dengan dugaan pemerasan atau pungutan dalam pengadaan katering bagi jemaah haji.

Dalam proses ibadah haji, setiap jemaah mendapatkan tiga kali makan per hari dengan total maksimal konsumsi sebanyak 72 kali.

Biaya makan pagi sekitar Rp 43.000, makan siang Rp 65.000, dan makan malam sebesar Rp 65.000.

Bila ditotal, anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan makan jemahaan dalam satu hari sebesar Rp 173.000.

Namun, ICW menduga terjadi pungutan sekitar Rp 3.400 per satu kali makan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Agama (Kemenag).

Baca juga: Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji: dari Jokowi Bertemu MBS hingga Yaqut Diperiksa KPK

Dari jumlah tersebut, total dugaan pungutan untuk tiga kali makan mencapai Rp 10.000 per jemaah.

“Apabila pungutan terjadi untuk katering seluruh jemaah haji 2025, tindakan terlapor patut diduga merugikan negara dan jemaah haji sebesar Rp 51,03 miliar,” kata ICW dalam laporannya.