Lurah yang Diduga Jual Tanah Kas Desa di Sleman Ajukan Praperadilan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Lurah Tegaltirto nonaktif, S, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan sebagian Tanah Kas Desa Persil 108 Tegaltirto, Sleman, telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui penasihat hukumnya.

Langkah hukum ini diambil untuk menguji penetapan status tersangka dan perintah penahanan yang dianggap tidak sah oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

Kuasa hukum tersangka, Ricky Ananta, menjelaskan bahwa pengajuan praperadilan ini didasarkan pada beberapa poin utama.

Baca juga: Lurah Terseret Kasus Penjualan Tanah Kas Desa, Bupati Sleman: Kita Ambil Hikmahnya...

Pertama, penetapan tersangka dinilai cacat hukum karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

Kedua, tim kuasa hukum berpendapat bahwa perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan juga tidak sah, mengingat prosedur penetapan tersangka tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait praperadilan.

"Kami menganggap ada kejanggalan dalam proses penetapan tersangka ini. Klien kami ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur yang benar. Maka dari itu, kami mengajukan praperadilan agar penetapan tersangka ini dapat dibatalkan," ujar Ananta dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/9/2025).

Baca juga: Lurah Tegaltirto Sleman Ditangkap karena Jual Tanah Kas Desa Rp 1,4 Miliar

Sementara itu, pihak tersangka menyatakan bahwa tanah yang diduga merupakan Tanah Kas Desa tersebut diperoleh oleh S melalui pembelian yang sah dari perorangan, dengan status tanah Hak Milik dan bersertifikat SHM.

“Salah satu anak tersangka S menjelaskan, Bapak membeli secara sah tanah HM tersebut dengan bukti AJB (akta jual beli) dari PPAT Sleman dan proses balik nama yang sah sesuai prosedur yang dilakukan di BPN Sleman,” kata dia.

Kejaksaan Tinggi DIY sebelumnya telah menetapkan S sebagai tersangka dan melakukan penahanan dengan alasan bahwa tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 733.084.739 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Baca juga: Oknum Lurah di Sleman Jual Tanah Kas Desa, Sultan HB X: Hukum Tegakkan, Selesai

“Bagaimana bisa dikatakan atau dinyatakan Tersangka S menjual Tanah Kas Desa Tegaltirto apabila tanah tersebut adalah Tanah Hak Milik atas nama Tersangka S yang dibelinya secara sah berdasar hukum dan beritikad baik dari perorangan, di mana sebelumnya tanah yang diduga TKD tersebut juga telah berstatus Tanah Hak Milik dengan sertifikat SHM atas nama perorangan,” ujar Ananta.

Sidang praperadilan dijadwalkan akan digelar pada hari Selasa, 30 September 2025, dengan Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2025/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

“Sedangkan tujuan praperadilan adalah sebagai sarana penyeimbang antara hak individu dengan kekuasaan negara, memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara ideal dan benar,” pungkasnya.