BPJPH Proses 7.500 Sertifikasi Halal untuk SPPG Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah memproses 7.500 sertifikasi halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPJPH, Haikal Hassan atau Babe Haikal, mengatakan dari target ribuan sertifikasi, lembaganya memprioritaskan 5.000 sertifikat terlebih dahulu.

Menurutnya, setiap SPPG harus memiliki tiga jenis sertifikasi, yakni Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.

Baca juga: BPJPH Targetkan Warteg hingga Warmindo Bersertifikat Halal

Hal itu penting untuk memastikan standar keamanan, kebersihan, dan kehalalan dalam program MBG yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

“Dalam proses. Ada tiga sertifikat nanti di MBG, ada Laik Higiene Sanitasi, ada HACCP, ada halal. 7.500 (sertifikasi) sedang kami proses. Dan kita proses sebisa kita, pertama 5.000 dulu ya,” ujar Haikal saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

Senada, Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah mempercepat penyelesaian dua sertifikasi untuk SPPG MBG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan dengan sertifikasi kondisi pangan untuk MBG dipastikan aman.

Dua sertifikasi itu mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

“Terkait sertifikasi, kan ada dua yang kita sudah buat keputusannya di BGN. Kita sedang dipersiapkan di seluruh SPPG memiliki dua sertifikasi tersebut,” ucap Dadan saat konferensi pers, Kamis (2/10/2025).

Proses sertifikasi pertama dilakukan bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan segera dituntaskan, sambil mempersiapkan sertifikasi HACCP. “Memang yang sedang kita kejar di awal-awal ini dan itu pasti kita kerja sama dengan Kemenkes dan kita akan kejar SLHS ini secepat mungkin,” paparnya.

“Sambil SLHS dikerjakan, kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan HACCP,” beber Dadan.

Namun, ia menegaskan bahwa BGN bukan lembaga yang melakukan sertifikasi langsung.

BGN hanya mempersiapkan agar SPPG siap disertifikasi.

“Jadi bukan BGN yang menyertifikasi, kita mempersiapkan. Jadi aturan yang saya buat itu, agar seluruh SPPG itu melihat pedoman-pedoman apa saja yang akan dipersiapkan, agar siap ketika ada lembaga yang akan mempersertifikasi terkait dengan Analysis and Critical Control Points,” lanjutnya.

Langkah percepatan sertifikasi ini dinilai krusial untuk memastikan setiap SPPG MBG beroperasi sesuai standar keamanan pangan, sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat setelah serangkaian insiden keracunan yang mencoreng program unggulan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kepala BPJPH Bantah Industri Halal RI Kalah Saing dengan Malaysia