Respons Menkeu Purbaya soal Usulan Ahok tentang Subsidi Diganti Voucer Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait usulan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar kebijakan subsidi diberikan dalam bentuk voucer digital atau cashback.

Purbaya mengatakan, ia belum mendengar dan belum mengkaji terkait usulan tersebut.

Dia menyerahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengkaji usulan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Saya enggak tahu, belum diskusikan. Nanti biar saja ESDM bekerja," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Ahok: Kalau Pajak dan Bea Cukai Tak Dibereskan, Jangan Harap Lapangan Kerja Tumbuh...

Sebelumnya, Ahok mengusulkan agar pemberian subsidi diubah bentuknya menjadi voucer digital atau cashback.

Sebab, mekanisme ini dinilai lebih efisien dan mampu menekan potensi kebocoran anggaran dibandingkan dengan yang selama ini diterapkan pemerintah, yaitu subsidi dalam bentuk barang.

"Kenapa subsidi itu tidak dalam bentuk uang, tapi mau kasih duit. Kita semua punya telepon, kenapa tidak berbentuk voucer digital atau cashback misalnya," ujar Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ahok menjelaskan, selama ini subsidi yang disalurkan dalam bentuk barang kerap menimbulkan disparitas harga dan peluang terjadinya penyimpangan di lapangan.

Dengan sistem digital, setiap transaksi akan terekam secara otomatis sehingga penyalurannya bisa lebih transparan dan tepat sasaran.

Mantan Komisaris PT Pertamina (Persero) itu mencontohkan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat diberikan dalam bentuk potongan digital langsung ke akun penerima.

Setiap kali masyarakat melakukan pembelian BBM, sistem akan otomatis mengembalikan sejumlah dana sesuai nilai subsidi yang ditetapkan pemerintah.

"Misalnya ada isi bensin, kalau ada isi bensin Rp 15.000, tambah subsidi mau kembalikan Rp 5.000, ya sudah, Anda isi 10 liter, saya kembalikan uang 5 liter. Lalu kalau enggak pakai itu (voucer) dalam satu bulan, berarti kendaraan Anda kan tidak isi bensin, voucer Anda itu hangus, jadi bukan benda," jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, Ahok menilai subsidi akan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan distorsi harga di pasar.

Selain itu, sistem ini juga dinilai mampu menjaga efektivitas anggaran sekaligus memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah.

"Kalau disalurkan lewat voucer digital, data pengguna bisa terpantau. Jadi subsidi tidak salah sasaran, dan uang negara tidak bocor ke pihak yang tidak berhak," ucap dia.

Baca juga: Ahok Usul Subsidi Diubah Jadi Voucher Digital atau Cashback untuk Cegah Penyimpangan