Rohidin Mersyah Diduga Minta Uang ke Pengusaha Tambang untuk Keperluan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diduga meminta uang kepada beberapa pengusaha tambang untuk kepentingan Pilkada 2024.

Dugaan tersebut didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK saat memeriksa 5 orang pengusaha tambang pada Kamis (20/2/2025) pekan lalu.

"Saksi-saksi ini hadir semua. Penyidik mendalami terkait dengan adanya permintaan uang oleh Saudara RM (Rohidin Mersyah) kepada para pengusaha tambang untuk kebutuhan pencalonan dirinya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Rohidin Mersyah Minta Uang dalam Seleksi Pegawai Bank Bengkulu

Para pengusaha tambang yang diperiksa adalah Edhie Santosa Rahardji selaku pengurus PT Ratu Samban Mining, Dedeng Marco Saputra selaku pengurus dari PT Selamat Jaya Pratama;

Kemudian, Junaidi Leonardo selaku pengurus PT Jo Mas Citra Selaras dan PT Surya Karya Selaras, Yanto selaku pengurus PT Ferto Rejang, serta Bebby Hussy selaku pemilik PT Cereno Energi Selaras dan PT Inti Bara Perdana.

Selain itu, KPK juga memeriksa seorang pegawai negeri sipil bernama Alfian Martedy.

"Untuk saksi AM (Alfian Martedy), penyidik mendalami peran beliau yang bersangkutan (atas perintah Rohidin Mersyah) dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemprov," ujar Tessa.

Baca juga: Rohidin Mersyah Diduga Minta Bank Bengkulu Bantu Logistik Kampanye Pilkada 2024

KPK menetapkan Rohdin, sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan gratifikasi dalam operasi tangkap tangan di Pemprov Bengkulu pada 24 November 2024.

Selain Rohidin, KPK menerapkan dua tersangka lain, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Rohidin, Evriansyah alias Anca.

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.