Saat BBM Jadi Isu, Angkutan Umum Justru Terabaikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah ancaman krisis energi yang kian nyata, sorotan tajam justru mengarah pada minimnya keseriusan pemerintah dalam membenahi angkutan umum.

Padahal, sektor ini dinilai menjadi kunci untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menjaga mobilitas masyarakat.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, kondisi saat ini menunjukkan kurangnya inisiatif nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mendorong perbaikan transportasi massal.

Baca juga: Kesalahan Pengemudi yang Bikin Power Steering Cepat Rusak

Dokumentasi Kemenhub Teman Bus di Yogyakarta dan Bali

“Di saat krisis energi sekarang ini, Menhub hendaknya berinisiatif menggenjot pembenahan transportasi umum,” ujar Djoko, kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2026).

“Bukan diam seolah tanpa beban dan tidak peduli membiarkan anggaran subsudi transportasi umum turun terjun bebas,” kata dia.

Padahal, momentum krisis energi semestinya menjadi titik balik untuk mengubah pola mobilitas masyarakat. Dari ketergantungan pada kendaraan pribadi menuju angkutan umum yang lebih efisien dan ramah energi.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Harga BBM Tak Naik 1 April 2026

KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANG Sejumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan mogok operasi memarkirkan kendaraan mereka di Bundaran Simpang Lima, sementara para awak angkutan berorasi dan beraudensi di DPRD Garut, Senin (7/10/2024)

Djoko bahkan mengingatkan kembali komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye, yang menjanjikan penguatan transportasi publik melalui subsidi, bahkan hingga 100 persen di kota-kota besar.

Namun, realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Data Kementerian ESDM tahun 2025 menunjukkan sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar, mencapai 52 persen dari total konsumsi nasional.

Ironisnya, sebagian besar BBM subsidi justru dinikmati kendaraan pribadi. Berdasarkan data tahun 2012, sebanyak 93 persen BBM subsidi digunakan oleh kendaraan pribadi, yang terdiri dari 43 persen sepeda motor dan 50 persen mobil.

Baca juga: Kerugian Nembak KTP Saat Proses Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dok. Djoko Setijowarno Ilustrasi bus DAMRI Perintis

Sementara angkutan umum hanya menikmati sekitar 3 persen, jauh dari ideal sebagai tulang punggung mobilitas massal.

Kondisi ini semakin diperparah dengan meredupnya eksistensi angkutan umum di berbagai daerah. Saat ini, menurut dia, hanya sekitar 5 persen angkutan pedesaan yang masih aktif beroperasi di seluruh Indonesia.

Bagi Djoko, situasi ini bukan sekadar persoalan transportasi, melainkan ancaman serius bagi akses pendidikan, ekonomi, hingga layanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Quartararo Patah Arang: Motor Yamaha V4 Belum Sesuai Ekspektasi

Humas Pemprov Jabar PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin berbincang dengan warga Kota Bandung saat menggunakan angkutan umum BRT menuju Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (22/3/2024).

Transportasi umum, yang seharusnya menjadi indikator kemajuan kota dan penopang kehidupan masyarakat kelas bawah, justru semakin terpinggirkan. Ironisnya, banyak pemerintah daerah dinilai belum menjadikan sektor ini sebagai prioritas.

Hingga kini, hanya sekitar 8 persen atau 42 dari 514 pemerintah daerah yang memiliki inisiatif mengalokasikan APBD untuk pengembangan transportasi umum modern, salah satunya melalui skema Buy The Service (BTS).

Bahkan, program andalan seperti Teman Bus, yang berbasis BTS dari Kementerian Perhubungan, mengalami penurunan anggaran yang signifikan.

Baca juga: Jelang Harga BBM Naik, Pengendara Mulai Isi Full Tank

temanbus.com Layanan Teman Bus Banjarmasin atau Trans Banjarbakula akan memberikan tarif khusus untuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas per 1 Juli 2023.