Masyarakat Jangan Dibebani Kenaikan Tarif Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali memantik kekhawatiran publik, terutama terkait potensi naiknya tarif angkutan umum.

Namun, bagi pengamat transportasi Djoko Setijowarno, isu ini justru harus menjadi titik balik untuk membenahi sistem transportasi massal di Indonesia.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, menaikkan tarif angkutan umum bukanlah solusi yang berpihak pada masyarakat.

Baca juga: Ini Cara Menilai Spesifikasi Motor Listrik yang Tahan Lama

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi antrean di SPBU Pertamina

Bahkan, ia secara tegas menyebut opsi tersebut berisiko memicu reaksi keras.

“Kalau (tarif angkutan umum) naik, ngamuk orang. Harusnya digratiskan bila perlu,” kata Djoko, kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, persoalan transportasi di Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar penyesuaian tarif. Di banyak kota, keberadaan angkutan umum konvensional seperti angkot justru semakin tergerus, bahkan hilang.

Baca juga: Bos Baru Honda Prospect Motor, Emban Tugas Berat

Dok. Djoko Setijowarno Ilustrasi angkutan DAMRI Perintis di kawasan 3 TP

Kondisi ini diperparah dengan menjamurnya ojek online yang, menurut Djoko, tidak semestinya dijadikan tulang punggung angkutan publik.

“Banyak kota-kota enggak punya angkutan umum. Ya salah satunya juga karena ojol. Ojol kok dijadikan angkutan,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Djoko melihat kenaikan harga BBM seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah secara menyeluruh, bukan sekadar membebankan biaya tambahan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif.

Baca juga: Apakah BBM Bisa Kedaluwarsa? Ini Penjelasan Ahli

KOMPAS.com/Febryan Kevin Ilustrasi Jaklingko.

Ia juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk pada sektor keselamatan transportasi di Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang keliru dan berpotensi menimbulkan dampak serius di lapangan.

Djoko mengingatkan, pemotongan anggaran keselamatan bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan publik. Ia bahkan menyebutnya sebagai “bom waktu” yang bisa berujung fatal di jalan raya.

“Sering kali, di balik deretan angka anggaran yang dipangkas demi efisiensi, terdapat nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan,” ujarnya.

Baca juga: Bos Ducati Akui Aprilia Makin Kencang di MotoGP

Dok. Beritajakarta Ilustrasi porter di terminal Kampung Rambutan

Baginya, keselamatan transportasi tidak boleh dipandang sebagai beban biaya, melainkan investasi jangka panjang bagi negara. Jika aspek ini diabaikan, maka setiap perjalanan masyarakat akan selalu dibayangi risiko yang tidak terukur.

Karena itu, Djoko menegaskan, anggaran keselamatan transportasi harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Memangkasnya sama saja dengan mempertaruhkan nyawa masyarakat setiap hari.

Dalam pandangannya, rencana kenaikan harga BBM seharusnya tidak berhenti pada penyesuaian harga energi semata.

Melainkan menjadi titik awal reformasi besar-besaran pada sistem transportasi massal, agar lebih aman, terjangkau, dan benar-benar melayani kebutuhan publik.