Gubernur Jateng Sebut Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng Turun pada 2025, DPRD Bakal Evaluasi LKPJ

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyebut angka kemiskinan di wilayahnya pada 2025 turun sebesar 0,19 persen, yang semula 9,58 persen menjadi 9,39 persen.

Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun dari 4,78 persen pada 2024, menjadi 4,32 persen pada 2025.

“Outputnya (hasil kinerja 2025) adalah masyarakat lebih sejahtera dengan mereduksi angka kemiskinan, dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,37 persen di atas nasional, lalu angka pengangguran terbuka kita menurun menjadi 0,47 persen,” kata Luthfi usai rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di kantor DPRD Jateng, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Efisiensi Energi, Gubernur Jateng Dorong ASN Naik Sepeda ke Kantor: Kalau Perlu Lari

Dia menilai capaian itu tidak lepas dari hasil kerja kolaborasi antar instansi dan pemerintah di 35 kabupaten/kota.

Dia optimistis angka kemiskinan dan TPT dapat ditekan pada kinerja 2026 ini.

“(Target penurunan 2026?) Kita akan bahas nanti, tapi prinsip itu adalah output yang harus kita laksanakan,” ujarnya.

Menurut Luthfi, parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa fokus pada satu bidang tertentu.

Diperlukan intervensi menyeluruh di sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

“Sehingga dengan kita keroyok kemiskinan bersama-sama, saya yakin itu bisa (terus turun),” imbuhnya.

Salah satunya, Pemprov Jateng mengupayakan intervensi melalui perbaikan 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025 yang digarap secara bertahap.

Baca juga: Muhammadiyah Jateng Dukung PP Tunas

Kemudian, diikuti intervensi penanganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, ekonomi, dan lainnya.

Di sektor Pendidikan Pemprov memiliki program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng.

Ketua DPRD Dalami LKPJ

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto akan mendalami isi LKPJ 2025 dan memberi catatan maupun rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan 2026.

“Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus (Panitia Khusus) yang sudah dibentuk. Ketuanya dari PKS,” ucap Sumanto.

Pemprov Jateng juga mencatat sejumlah capaian lain dalam LKPJ.