Adaksi: Kesejahteraan Dosen Berbanding Lurus dengan Kemajuan Pendidikan Tinggi Negara

KOMPAS.com - Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Adaksi) merespons pernyataan yang dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait dosen.

Wakil Ketua Umum Adaksi Eliyah Alchanta mengatakan, kesejahteraan dosen berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan tinggi di suatu negara.

"Kesejahteraan dosen berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan tinggi suatu negara. Dengan memperhatikan kesejahteraan dosen, Mendikti Saintek membuktikan bahwa beliau berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia," kata Eliyah melalui keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Menurut Eliyah, tunjangan kinerja bagi dosen ASN adalah hak normatif yamg diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Menkeu Sebut Gaji Guru-Dosen Masih Jadi Tantangan, Pengamat: Negara Ingin Cuci Tangan

Kesejahteraan dan upah layak hak bagi warga negara

Sementara kesejahteraan dan upah yang layak adalah hak bagi warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Menyangkal hak tersebut dengan alasan jabatan semata adalah keliru, sebab tunjangan bukanlah hadiah opsional, melainkan bagian dari sistem remunerasi yang berkeadilam untuk memastikan profesionalitas dan motivasi kerja," jelas Eliyah.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan gaji yang layak bagi guru dan dosen.

Baca juga: Urunan Masyarakat untuk Gaji Guru dan Dosen

KOMPAS.com/ALBERTUS ADIT Ilustrasi dosen PTN CPNS 2024

Profesi mulia seperti guru dan dosen kurang dihargai

Persoalan ini sudah lama menjadi sorotan publik. Di media sosial, tak sedikit warganet mengeluhkan bahwa profesi mulia ini kurang dihargai negara lantaran penghasilannya yang kecil.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” ujar Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Tugas Guru Dinilai Lebih Berat dari Dosen, Termasuk Nyebokin Murid PAUD

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah dihadapkan pada pertanyaan sulit, yakni apakah kesejahteraan guru dan dosen sepenuhnya harus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ataukah perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” kata dia.