Warga Korea Selatan Tolak Darurat Militer, Takut Situasi Memburuk

SEOUL, KOMPAS.com - Warga Korea Selatan pada Rabu (4/12/2024) dini hari waktu setempat berunjuk rasa menolak darurat militer.

Di depan gedung Majelis Nasional di Seoul, mereka berteriak, "Tolak darurat militer", "hancurkan kediktatoran", dan "buka gerbang".

Puluhan mobil patroli polisi dan bus polisi antihuru-hara pun berdatangan, suara sirene sesekali berbunyi.

Baca juga: Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Foto-foto tank berjejer di jalan-jalan Korsel beredar di media sosial, memicu kebingungan dan kekhawatiran warga.

Ra Ji-soo, salah satu warga Seoul, mengaku mendengar helikopter di dekat rumahnya.

Ia juga bercerita bahwa temannya di kepolisian mendapat perintah mobilisasi darurat dan sedang dalam perjalanan ke kantor polisi.

Kim Mi-rim, warga Seoul lainnya, mengemas perlengkapan darurat karena khawatir situasi akan memburuk.

Dikutip dari BBC, ia ingat beberapa kejadian darurat militer sebelumnya berujung penangkapan dan pemenjaraan.

Sementara itu, para jurnalis di Seoul berkoordinasi erat, berbagi saran tentang cara untuk tetap berhati-hati.

Dengan berlakunya darurat militer, semua aktivitas media dan penerbitan akan berada di bawah kendali ketat pemerintah.

Baca juga: Ricuh di Korea Selatan Usai Darurat Militer, Massa Paksa Masuk Parlemen

Korea Selatan umumkan darurat militer

AFP/ANTHONY WALLACE Video pesan dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditampilkan dalam pembukaan Sesi Kelima UN Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (INC-5) di Busan, 25 November 2024.

Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara... Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita AFP.

Darurat militer diumumkan saat Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon bersitegang dengan oposisi utama, yaitu Partai Demokrat, mengenai RUU anggaran tahun depan.

Anggota parlemen oposisi pekan lalu menyetujui rencana pengurangan anggaran secara signifikan melalui komite parlemen.