BGN Nonaktifkan 56 Dapur MBG Imbas Kasus Keracunan, Tunggu Hasil Uji BPOM

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai buntut dari kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi di sejumlah daerah.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.

“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Nonaktifkan 56 SPPG, BGN Komitmen Cegah Kasus Keracunan Terulang

56 Dapur MBG Dinonaktifkan

Sejumlah dapur layanan MBG yang terdampak kebijakan penonaktifan ini antara lain:

• SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu,
• SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari,
• SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti,
• SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.

Puluhan SPPG tersebut kini menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut.

“Hasil uji BPOM akan menjadi dasar apakah diperlukan perbaikan, penguatan pengawasan, atau sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai,” tambah Nanik.

Baca juga: Kepala BGN Bantah Keracunan MBG karena Sabotase

Nanik menekankan, BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, langkah penguatan pengawasan di seluruh dapur MBG penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tuturnya.

Instruksi Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG wajib dilengkapi dengan alat uji makanan (test kit).

Alat ini digunakan untuk memastikan makanan aman sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Prabowo menegaskan, penggunaan test kit merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang harus dipatuhi seluruh SPPG.

"Jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (29/9).

Baca juga: China Tindak Tegas Keracunan MBG, 6 Orang Ditangkap Usai 247 Siswa Terpapar Timbal

Kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius pemerintah.

Program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Dengan penonaktifan sementara 56 SPPG, pemerintah berharap langkah evaluasi menyeluruh dapat memperkuat standar kualitas dan pengawasan makanan, sehingga kasus keracunan tidak lagi terulang.