Cegah Warga Perbatasan Menyeberang ke Malaysia, Menkeu Purbaya Siapkan Rp 150 Miliar untuk Bangun Jembatan di Kaltara
KOMPAS.com - Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan mengalokasikan anggaran hingga Rp 150 miliar untuk membangun jembatan baru di Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Baca juga: Tak Miliki Jembatan Perbatasan, Menkeu Purbaya Kucurkan Rp 150 Miliar untuk Kaltara
Langkah ini diambil setelah Purbaya menerima keluhan langsung dari Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yang menyampaikan bahwa minimnya infrastruktur penghubung di daerah tersebut membuat warga lebih mudah beraktivitas ke Malaysia dibanding ke wilayah Indonesia sendiri.
“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia bilang tempatnya enggak ada jembatan sehingga warganya banyak ke Malaysia semua, karena enggak ada jembatan ke Indonesia,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/10/2025).
Warga Pilih ke Malaysia karena Tak Ada Jembatan
Kondisi keterisolasian ini sudah lama menjadi persoalan bagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara.
Banyak desa di kawasan tersebut yang terputus aksesnya, sehingga masyarakat lebih memilih menyeberang ke Malaysia untuk berbelanja atau mendapatkan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Purbaya menilai, pembangunan jembatan penghubung sangat penting agar aktivitas warga bisa terfokus kembali ke wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
“Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka,” lanjutnya.
Warga Dusun Nanga Enteloi, Desa Gut Jaya Bhakti, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menutup akses keluar masuk kampungnya.Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 100–150 Miliar
Purbaya mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian Keuangan siap menyediakan dana antara Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar, yang diambil dari hasil realokasi anggaran sejumlah program pusat.
Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional, terutama di kawasan terdepan dan tertinggal.
Selain membuka akses antarwilayah, jembatan tersebut diharapkan menjadi simbol kehadiran nyata negara di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Aspirasi Kepala Daerah ke Menkeu Purbaya
Rencana pembangunan jembatan di Kaltara muncul setelah pertemuan Purbaya dengan 18 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dalam pertemuan itu, sejumlah gubernur mengeluhkan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, yang membuat banyak pemerintah daerah kesulitan membiayai program pembangunan dan menggaji aparatur sipil negara (ASN).
