Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2026 Tembus Rp 118,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 118,5 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.

Pagu anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025).

Anggaran tersebut mendapatkan penambahan Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 70,86 triliun.

Baca juga: Anggaran Rp 31 Triliun Sudah Terserap untuk Infrastruktur

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp 47,64 triliun tersebut antara lain diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas.

"Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU," kata Dody.

Sebagai informasi, total pagu anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp 118,5 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut.

Baca juga: Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 Telan Anggaran Rp 24,9 Triliun

Yakni, Sekretariat Jenderal sebesar Rp 576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 107,81 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp 34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 12,03 triliun.

Kemudian, Ditjen Prasarana Strategis Rp 24,10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp 172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp 403,93 miliar.

"Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Dody melanjutkan.