Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 Telan Anggaran Rp 24,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk program strategis Sekolah Rakyat tahun 2026 sebesar Rp 24,9 triliun.

Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

"Target kita itu 2026 Juni selesai semua," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/08/2025).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2026

Sebelumnya, Dody mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan satu sekolah rakyat adalah Rp 200 miliar-Rp 300 miliar.

Sementara pada tahun 2025, pemerintah membangun dan merenovasi Sekolah Rakyat di 200 lokasi, yakni tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.

"Untuk Tahap I infrastruktur dan asrama Sekolah Rakyat akan menggunakan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial dan bangunan milik pemerintah daerah," penjelasan di buku tersebut.

Adapun alokasi anggaran untuk memenuhi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I adalah sebanyak Rp 1,764 triliun yang terdiri dari Belanja Operasional Kementerian Sosial Rp 1,194 triliun dan Belanja Fisik Kementerian PU Rp 570 miliar.

Tujuan Adanya Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas secara merata dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal.

Baca juga: Kamis Besok, 37 Sekolah Rakyat Tahap 1B Siap Difungsikan

Menurut dia, peran Kementerian PU dalam program Sekolah Rakyat difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial.

"Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia," ungkap Dody.

Tahun 2026 Dapat Rp 70,86 Triliun

Sebagai informasi, pagu indikatif Kementerian PU pada Tahun Anggaran (TA) 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 70,86 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, Kamis (10/7/2025).

Dody mengatakan struktur pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 masih tetap difokuskan pada penanganan jalan nasional sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung ketahanan pangan serta memperkuat jaringan irigasi pangan dan normalisasi sungai untuk mitigasi bencana banjir.

Baca juga: Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Dimulai September, Beres Juni 2026

"Karena kami mendapatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 dan seterusnya harus dapat mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan," kata Dody.