Pemerintah Targetkan Pembangunan Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tuntas pada bulan Juni 2026.

"Target kita itu 2026 Juni selesai semua," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/08/2025).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, diketahui pada tahun 2025, pemerintah membangun dan merenovasi Sekolah Rakyat di 200 lokasi, yakni tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.

Baca juga: Kamis Besok, 37 Sekolah Rakyat Tahap 1B Siap Difungsikan

"Untuk Tahap I infrastruktur dan asrama Sekolah Rakyat akan menggunakan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial dan bangunan milik pemerintah daerah," penjelasan di buku tersebut.

Adapun alokasi anggaran untuk memenuhi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I adalah sebanyak Rp 1.764,0 miliar yang terdiri dari Belanja Operasional Kementerian Sosial Rp 1.194,0 miliar dan Belanja Fisik Kementerian PU Rp 570,0 miliar.

Sementara pada tahun 2026, pemerintah akan melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat dengan mengalokasikan Rp 24.900,0 miliar.

Baca juga: Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Dimulai September, Beres Juni 2026

Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, Dody mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan satu sekolah rakyat adalah Rp 200 miliar-Rp 300 miliar.

Tujuan Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas secara merata dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal.

Menurut dia, peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial.

Baca juga: Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Dimulai September, Beres Juni 2026

"Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia," ungkap Dody.

Tahun 2026 Dapat Rp 70,86 Triliun

Sebagai informasi, pagu indikatif Kementerian PU pada Tahun Anggaran (TA) 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 70,86 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, Kamis (10/7/2025).

Dody mengatakan struktur pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 masih tetap difokuskan pada penanganan jalan nasional sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung ketahanan pangan serta memperkuat jaringan irigasi pangan dan normalisasi sungai untuk mitigasi bencana banjir.

Baca juga: Butuh Anggaran Rp 200 Miliar untuk Bangun Satu Sekolah Rakyat

"Karena kami mendapatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 dan seterusnya harus dapat mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan," kata Dody.