Krisis Ekonomi pada Masa Orde Lama
KOMPAS.com - Krisis ekonomi adalah suatu keadaan ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan drastis.
Sepanjang sejarahnya, Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis ekonomi atau krisis moneter.
Pada masa Orde Lama atau ketika Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, krisis ekonomi pernah terjadi.
Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama mencapai titik terendahnya pada tahun 1963-1965.
Berikut ini sejarah krisis ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama.
Baca juga: Upaya BJ Habibie Mengatasi Krisis Ekonomi
Penyebab kemerosotan ekonomi pada masa Orde Lama
Penyebab utama terjadinya krisis moneter pada era Orde Lama adalah dinamika politik dalam negeri Indonesia.
Pemerintahan Indonesia yang tergolong baru berdiri masih diwarnai ketidakstabilan, yang salah satunya akibat pemberontakan oleh beberapa golongan, yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 1950-an.
Pada akhir 1950-an, tujuan ekonomi kerap dicampuradukkan dengan tujuan politik.
Selain itu, pemerintahan Soekarno dinilai terlalu ambisius, bahkan tidak realistis apabila dibandingkan dengan kemampuan pemerintah.
Pada 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi dengan mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua uang kertas Rp 500 dan Rp 1.000, selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai nominalnya.
Tindakan anti-etnis Tionghoa, termasuk pemulangan dan pemindahan paksa ke kota-kota, turut menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia selama masa Orde Lama.
Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 100 persen per tahun.
Baca juga: Sejarah Inflasi di Indonesia
Melansir Historia, Soekarno juga menekankan pentingnya perencanaan terpusat, kendali ketat terhadap perdagangan luar negeri, dan pembatasan modal asing untuk mencapai kemerdekaan ekonomi sepenuhnya.
Posisi Bank Indonesia, yang semula bebas membuat kebijakan sendiri tanpa campur tangan pemerintah, menjadi berada di bawah pemerintah.
Sebagai alat pemerintah, Bank Indonesia mencetak uang sebanyak-banyaknya, yang sebagian besar digunakan untuk membiayai Proyek Mercusuar (proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri), nasionalisasi perusahaan asing, dan pembelian alat tempur.
