Sejarah BEM di Indonesia: Dari DEMA hingga BEM SI

KOMPAS.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki perjalanan panjang dalam dunia kampus Indonesia. 

Akar sejarahnya dapat ditelusuri sejak 1950-an, ketika lahir organisasi bernama Dewan Mahasiswa (DEMA) atau Majelis Mahasiswa. 

Saat itu, DEMA berfungsi sebagai student government sekaligus wadah kontrol sosial mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Eksistensi BEM sempat terhenti pada era kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada 1978. 

Namun, setelah Reformasi 1998, BEM kembali muncul sebagai kekuatan politik kampus yang diakui, sekaligus aktor penting dalam gerakan mahasiswa.

Baca juga: Apa Definisi Organisasi dan Seberapa Penting Bagi Pelajar?

Dimulai dari DEMA (1950-an hingga 1970-an)

Pada masa awal, organisasi mahasiswa di tingkat universitas dikenal dengan nama DEMA. Perannya berfokus pada representasi mahasiswa serta menjadi tempat belajar politik. 

Namun, sejak 1908 hingga 1998, mahasiswa Indonesia semakin memandang diri mereka sebagai the future man, yaitu calon pemimpin bangsa yang kelak mengisi birokrasi pemerintahan.

Organisasi ekstra kampus yang berafiliasi dengan partai politik pun mulai masuk ke dalam kehidupan mahasiswa. Persaingan antarkelompok ini banyak terjadi di tubuh DEMA. 

Dari sinilah lahir berbagai gerakan, unjuk rasa, hingga protes politik yang memberi dampak besar pada dinamika sosial dan pemerintahan.

Setelah peristiwa G30S pada 1965, peran mahasiswa melalui DEMA semakin menonjol. 

Gerakan mahasiswa saat itu ikut mendorong tumbangnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. 

Namun, pada 1978, pemerintah menerapkan kebijakan NKK melalui SK Mendikbud No. 0156/U/1978 yang membekukan DEMA. 

Sebagai gantinya, hanya diizinkan organisasi di tingkat fakultas seperti Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) atau Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF).

Baca juga: Demo: Sejarah, Peraturan, dan Tujuannya

Masa NKK (1978)

Pada tahun 1978, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK No. 0156/U/1978 yang kemudian dikenal dengan nama Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). 

Kebijakan ini lahir dengan tujuan mengembalikan fungsi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berfokus pada keilmuan, sekaligus menekan aktivitas politik di kampus.