KOMPAS.com - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan melakukan penjagaan di lahan pembangunan rumah pensiun Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng).
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Blulukan Slamet Wiyono ketika ditemui Kompas.com di Kantor Desa Blulukan, Kamis (27/6/2024).
Penjagaan diperlukan karena lahan rumah pensiun Jokowi berada tepat di samping jalan raya sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
“Jelas, nanti ke depan pasti Paspampres akan senantiasa melekat dengan area tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Inilah Penampakan Lahan Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar, Luas 12.000 Meter Persegi
Slamet mengatakan, pembangunan rumah pensiun Jokowi dimulai dengan penebangan pohon pada Juni 2024.
Setelah itu, pihak kontraktor akan membawa material masuk ke lahan rumah pensiun Jokowi pada Juli 2024.
“Untuk tahun ini barangkali baru kerangka, kemarin saya tanyakan (ke pihak kontraktor) di tahun 2024 ini. Sampai 2025 untuk penyelesaian pembangunan itu,” jelas Slamet.
Slamet menegaskan, selesainya pembangunan rumah pensiun tidak bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi.
Kontraktor yang akan membangun rumah pensiun Jokowi adalah CV Tunas Jaya Sanur.
Baca juga: Menantu Jokowi Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Didukung 4 Partai Pro Prabowo
Sampai akhir Juni 2024, Slamet mengaku baru menerima kedatangan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Pihak Kemensetneg juga sudah meminta izin kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karanganyar terkait pemotongan pohon di sekitar lahan yang berpotensi mengganggu akses keluar-masuk material.
“Juga ada beberapa tiang listrik maupun telepon itu juga akan dikondisikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah PLN dan Telkom-nya,” jelas Slamet.
Berdasarkan informasi sementara, akan dilakukan pengerukan di lahan tersebut dalam waktu dekat, namun belum diketahui tanggal pastinya.
Kegiatan pengerukan bakal melibatkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dari kepolisian untuk pengaturan lalu lintas.
“Kami juga belum tahu progres di hari apa akan mulai pembangunannya, kemudian set plan-nya seperti apa,” jelas Slamet.