Ekonom Berikan Masukan terkait 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo

KOMPAS.com - Presiden Prabowo menyampaikan delapan agenda prioritas APBN tahun 2026 dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, pada Jumat lalu (15/8/2025).

Delapan agenda prioritas itu mencakup penguatan ketahanan pangan hingga percepatan investasi dan perdagangan global.

Selain itu, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih juga masuk ke dalam daftar itu, dikutip dari laman Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengungkapkan, APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Lantas, bagaimana pengamat menanggapi 8 agenda prioritas  RAPBN 2026?

Baca juga: Prabowo Janjikan 288..000 Smart TV ke Sekolah-sekolah, Pengamat Berikan Catatan

Beberapa program prioritas utama

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin memberikan catatan bahwa ada dua prinsip yang perlu dipegang dalam merancang program kerja.

Prinsip tersebut yaitu program yang sesuai kebutuhan dan yang sesuai dengan kemampuan.

Menurut dia, program hanya akan diwujudkan bila benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dan negara.

Di samping itu. program juga bisa terwujud jika negara mempunyai kemampuan, baik dari sisi anggaran maupun kemampuan eksekusi.

"Jika program dibutuhkan tetapi kemampuan kita terbatas, pilihan yang ada adalah mengkalibrasi program, menunda program, atau membatalkan program," ujar Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Ia pun menilai, program ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan proritas utama yang perlu diwujudkan dari kedelapan program yang ada.

Sebab, kedua program itu tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menyangkut national security.

"Program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas saya rasa masuk kategori prioritas utama," lanjut Wijayanto.

"Program ke delapan, percepatan investasi dan perdagangan global merupakan program yang sangat kita butuhkan yang tidak memerlukan biaya besar," sambung dia.

Ia pun mengingatkan bahwa kendala negara terletak pada kemauan dan kemampuan Pemerintah dalam memastikan terwujudnya iklim investasi yang kondusif dengan hukum yang pasti.