Soal Pemusnahan Barang Bukti Mahkota Cenderawasih, Menhut: Benar Tapi Tidak Tepat

DENPASAR, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni angakat bicara terkait pemusnhan barang bukti berupa ofset dan mahkota cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh BBKSDA Papua tersebut itu benar secara hukum. Namun, langkah tersebut tidak peka karena bertentangan dengan kearifan lokal masyarkat setempat.

"Kalau dalam falsafah Jawa ada benar dan tidak benar itu benar tapi tidak tepat, tidak kontekstual. Jadi legalnya benar tapi beyond legality itu tidak benar, karena ada kearifan lokal ada local wisdom yang membuat ketersinggungan masyarakat," kata dia dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR di Kantor BKSDA Bali, pada Senin (27/10/2025).

Baca juga: BBKSDA Papua Klarifikasi soal Pemusnahan Mahkota Burung Cenderawasih

Kerena itu, Raja Juli ikut menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada masyatakat Papua atas persoalan tersebut.

"Jadi atas nama Kementerian Kehutanan, Pak Irjen (Direktur Jenderal KSDAE Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko) sudah minta maaf, saya juga mohon maaf," kata dia.

Baca juga: Kemenhut Musnahkan Mahkota Cenderawasih: Akui Kekeliruan dan Minta Maaf ke Masyarakat Papua

Ia mengatakan akan mengumpulkan semua kepala BKSDA dari seluruh daerah untuk membahas permasalahan ini agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana sebenarnya hari ini akan mengumpulkan secara Zoom seluruh balai KSDA kami seluruh Indonesia untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau dianggap sebagai suatu hal yang sakral," katanya.

Sebelumnya diberitakan, BBKSDA Papua bersama berbagai unsur terkait melaksanakan tindakan pemusnahan barang bukti opset dan mahkota burung cenderawasih pada Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2017 dan permintaan serta kesepakatan dari pemiliknya agar dimusnahkan.

Namun, berbagai pihak mengencam tindakan pemusnahan barang bukti yang merupakan benda sakral dan ikon budaya masyakarat Papua itu dengan cara dibakar.