NUSANTARA, KOMPAS.com - Rumah Makan (RM) Padang Sederhana segera hadir di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini ditandai lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Otorita IKN (OIKN) dengan PT Vitka Delifood terkait pengembangan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca juga: Proyek Infrastruktur IKN yang Dikerjakan Kementerian PU Berakhir 2026
Penandatanganan dilaksanakan di Menara Mandiri, Jakarta, dengan menghadirkan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dan Komisaris Utama PT Vitka Delifood, Asman Abnur, pada Rabu (27/08/2025).
Melalui kerja sama ini, PT Vitka Delifood akan mengembangkan lahan seluas 12.713 meter persegi di KIPP 1A.
PT Vitka akan memanfaatkan lahan tersebut untuk menghadirkan RM Sederhana sebagai salah satu ikon kuliner Nusantara yang telah terkenal di Indonesia.
Baca juga: Kota Hutan Jadi Lab Hidup, Ini yang Bikin Akademisi Thailand Sambangi IKN
Selain itu, lahan tersebut juga akan diperuntukkan bagi pembangunan perkantoran, lembaga riset, restoran, masjid, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung ekosistem kehidupan dan aktivitas masyarakat di IKN.
Pembangunan tahap pertama (fase 1) oleh PT Vitka Delifood direncanakan akan dimulai pada kuartal IV tahun 2025.
"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menghadirkan kuliner Nusantara di IKN. Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat terwujudkan ekosistem kota di IKN,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (28/08/2025).
Sementara Komisaris Utama PT Vitka Delifood Asman Abnur menyampaikan bahwa mereka merasa terhormat dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN.
Baca juga: Tak Sekadar Bayar, Gen Z Sulap QRIS Jadi Alat Jelajah Budaya Paling Viral
"Kehadiran RM Sederhana di IKN diharapkan dapat memberikan sajian kuliner khas yang sudah dikenal luas masyarakat," ucapnya.
Kolaborasi ini digadang bisa mencerminkan peran penting sektor swasta dalam mempercepat pembangunan IKN.
Investasi Rp 6,49 Triliun Masuk
Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa ada investasi swasta murni dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk pada tahun 2025-2026 sebesar Rp 6,49 triliun.
Hal ini disampaikan Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2025).
Berikut daftarnya:
"Ini yang baru kita proses sampai final sampai bulan Januari, ini pasti akan tambah terus," ucap Basuki.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini