Bisakah Pasar Karbon di Asia Tenggara Menjaga Keanekaragaman Hayati?
KOMPAS.com - Pasar karbon kerap dinilai sebagai cara "murah" untuk mendanai pelestarian alam, terutama di Asia Tenggara. Namun, ada kesalahan dalam sistemnya yang membuat program ini sulit memberi hasil nyata bagi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang.
Proyek karbon berbasis alam, yang menghasilkan poin atau kredit untuk diperjualbelikan dengan cara menyimpan karbon atau menjaga hutan, berkembang sangat cepat.
Baca juga:
- Masa Depan Pasar Karbon Tergantung Intervensi Pemerintah, Ini Skenarionya
- Studi Ungkap Kesenjangan di Balik Upaya Pengurangan Karbon Dioksida
Studi di jurnal Nature Reviews Biodiversity mencatat, sejak tahun 2023, ada lebih dari 130 proyek yang mencakup 20 juta hektar lahan telah terdaftar, dilansir Eco-Business, Sabtu (28/3/2026).
Namun, perkiraan lain menyebutkan angka yang jauh lebih besar yaitu lebih dari 3.000 proyek di seluruh dunia.
Studi tersebut menyebutkan, lebih dari 36 juta kredit karbon senilai 351 juta dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 5,96 triliun) dari proyek berbasis alam telah diperjualbelikan di pasar sukarela pada tahun 2023.
Namun, sejak saat itu, kondisi pasar menjadi lebih rapuh karena rendahnya permintaan, ketidakpastian politik, dan keterlambatan prosedur teknis memberatkan yang pasar karbon di Asia Tenggara.
Hal itu terjadi meski pemerintah dan pembeli korporat saat ini mulai mencari kredit karbon yang lebih berkualitas tinggi dan berdampak jangka panjang.
Pasar karbon di Asia Tenggara dan keanekaragaman hayati
Kurang efektif melestarikan alam
Mengapa proyek pasar karbon dianggap berhasil secara teknis tapi gagal secara keanekaragaman hayati, khususnya di Asia Tenggara?Di sisi lain, proyek-proyek ini penting bagi Asia Tenggara akibat tingginya penebangan hutan dan kurangnya dana pelestarian alam.
Ada sekitar 114 juta hektar hutan terancam di wilayah ini yang sebenarnya bisa diselamatkan melalui program karbon.
Jika berhasil, program ini berpotensi melindungi 25 juta hektar kawasan alam yang sangat penting bagi hewan dan tumbuhan, sekaligus membantu mencapai target pelestarian lingkungan dunia.
Namun, studi tersebut juga memperingatkan bahwa pasar karbon sejak awal memang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim, bukan untuk menjaga keanekaragaman hayati.
Perbedaan fokus inilah yang membuat pasar karbon kurang efektif jika digunakan sebagai alat utama untuk melestarikan alam.
Salah satu masalah utamanya adalah aturan "tambahan". Aturan ini mewajibkan sebuah proyek untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mengurangi polusi lebih banyak daripada jika proyek itu tidak ada.
Meski aturan ini penting untuk menghitung karbon, dampaknya dinilai buruk bagi alam. Banyak kawasan hutan yang masih sangat sehat dan utuh jadi tidak bisa ikut program ini hanya karena hutan tersebut dianggap "aman" dari penebangan.
Padahal, hutan-hutan ini punya kekayaan hewan dan tumbuhan yang luar biasa, tapi mereka tidak menghasilkan banyak "poin karbon" untuk dijual.
Mengapa proyek pasar karbon dianggap berhasil secara teknis tapi gagal secara keanekaragaman hayati, khususnya di Asia Tenggara?Hal serupa juga terjadi pada upaya menangani "kebocoran" yaitu ketika penebangan hutan hanya berpindah ke luar area proyek. Aturan yang ada saat ini lebih fokus menghitung berapa banyak polusi yang pindah tempat, bukannya mencegah kerusakan alam itu sendiri.
Akibatnya, kerusakan lingkungan tetap terjadi di tempat lain sehingga tujuan pelestarian alam gagal tercapai meskipun proyek tersebut secara teknis dianggap berhasil menjaga jumlah karbonnya.
Konsep "keberlanjutan" juga menjadi tantangan besar. Proyek karbon biasanya dirancang untuk jangka waktu 40 hingga 100 tahun, dengan sistem cadangan untuk mengganti rugi jika ada kegagalan masa depan.
Namun, alam dan makhluk hidup bekerja dalam waktu yang jauh lebih lama dan rumit. Artinya, hilangnya sebuah spesies atau hancurnya habitat asli tidak bisa digantikan begitu saja seperti halnya kita mengganti angka emisi karbon.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
