Dugaan Korupsi Kredit Perumahan BSI Rantauprapat, Indikasi Kerugian Rp 10 Miliar

MEDAN, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengungkapkan adanya dugaan korupsi terkait kredit perumahan bersubsidi yang terjadi antara tahun 2016 hingga 2022.

Dugaan korupsi ini melibatkan Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Rantauprapat, dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Memed Rahmad Sugama menjelaskan, pembiayaan program bersubsidi ini menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca juga: Kejari Jayawijaya Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Nipsam, Kerugian Negara Rp 6,4 M

Sumber dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kepada BSI Rantauprapat.

Dalam proses penyelidikan, Memed menyatakan, pihaknya menemukan modus korupsi yang melibatkan beberapa pihak.

"Terdapat beberapa pihak yang tidak melakukan tugas dan syarat-syarat pencairan untuk melakukan pembiayaan terhadap kredit perumahan, di mana terdapat beberapa pihak yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap surat-surat yang menjadi persyaratan pembiayaan," ungkap Memed dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

Baca juga: Korupsi Software Perpustakaan Digital, Eks Kadisdik Batu Bara Dituntut 2 Tahun Penjara

Berdasarkan penghitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), kejaksaan menemukan indikasi kerugian negara yang diperkirakan berkisar antara Rp 8 hingga Rp 10 miliar.

Meski demikian, Memed menegaskan, pihaknya belum menetapkan status tersangka dalam kasus ini.

Proses pemeriksaan masih berlangsung terhadap sejumlah pihak, termasuk pihak BSI.

"Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 35 orang yang terdiri dari beberapa pihak, antara lain nasabah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, pihak BSI, developer, dan BP Tapera. Selain itu, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli," tambah Memed.