Fraksi PDI-P Apresiasi Program 100 Hari Pramono–Rano, tapi Dorong Percepatan Implementasi

JAKARTA, KOMPAS. com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo mengapreasiasi program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

"Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial seperti Kampung Bayam, KJP terputus sebanyak 777.622 dan pemutihan ijazah. Ini langkah pro-rakyat," ungkap Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (28/5/2025).

Meski begitu, menurut Dwi, banyak implementasi dari program-program tersebut yang belum tuntas.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Jadi Masukan dan Bahan Evaluasi

Karena itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Sisi implementasi masih banyak yang belum tuntas. Kami mendorong percepatan agar warga terdampak segera mendapatkan haknya secara adil," ucap Dwi.

Tak hanya itu, Dwi juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar lebih serius menangani isu-isu struktural, di antaranya kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah di Jakarta.

"Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek, tapi mulai membangun pondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial." jelas Dwi.

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga daya beli masyarakat, meskipun tingkat inflasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan tingkat inflasi nasional.

"Namun tantangan menjaga daya beli, khususnya di wilayah padat dan miskin, masih harus jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan," ungkap Dwi.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.

Baca juga: Dukung Pramono Larang Ondel-ondel untuk Mengamen, Bamus Betawi: Ikon Budaya

Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.

“Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menurut Chico, diperlukan dasar hukum dan peraturan kuat untuk membentuk entitas investasi di bawah Pemprov Jakarta. Hal inilah yang menghambat realisasi program tersebut.

“Karena memang itu terkait dengan regulasi-regulasi bagaimana Jakarta bisa membuat suatu entitas untuk bisa menjadi badan investasi dan lain-lain. Jadi ganjalannya di situ aja,” kata Chico.

Di luar itu, Chico menyebut, sejumlah program lain telah berjalan, seperti pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun, pengembangan kawasan transit oriented development (TOD), dan penggratisan 15 golongan pengguna Transjabodetabek.

Program lainnya seperti perpanjangan jam operasional sejumlah taman kota juga disebut telah terealisasi. Misalnya, Tebet Eco Park yang kini beroperasi hingga pukul 22.00.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pramono Urutan 5, Stafsus: Warga Jakarta Lebih Kritis

Lalu, lima taman lainnya termasuk Taman Ayodhya dan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang kini buka 24 jam.