DPRD DKI Terima Audiensi Mahasiswa, Sepakat Tunjangan dan Gaji Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta menerima langsung audiensi mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menuntut transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD yang dinilai lebih besar daripada DPR RI, yakni Rp 70 juta, di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/9/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Ima Mahdiah, Basri Baco, Wibi Andrino, serta sejumlah anggota dewan lain sempat keluar dari gedung dan mendatangi mahasiswa.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Dapat Tunjangan Rumah hingga Rp 78,8 Juta per Bulan dari APBD

Kehadiran para wakil rakyat itu disambut teriakan, bahkan sempat diwarnai aksi tabur bunga ke udara oleh massa.

Dengan pengawalan Pengamanan Dalam (Pamdal), Satpol PP, dan TNI, gerbang DPRD dibuka dan empat orang perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk untuk berdialog langsung di ruang rapat DPRD.

Dalam audiensi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bahwa dewan terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk terkait isu gaji dan tunjangan.

“Kami juga prihatin dengan apa yang terjadi hari ini dan kami juga berusaha memahami bahwa hari ini rakyat tuntutannya adalah agar wakil rakyat lebih merakyat dan memang prihatin terhadap situasi kondisi ekonomi dan lain-lain,” ucap Basri.

Ia menekankan DPRD sepakat untuk dievaluasi terkait besaran tunjangan perumahan maupun gaji anggota dewan sebesar Rp 70 juta.

“Terkait tunjangan, kami sudah bersepakat semuanya tidak ada satupun fraksi yang menolak bahwa kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang,” kata dia.

Baca juga: Mahasiswa Demo di DPRD DKI, Tuntut Transparansi Tunjangan dan Gaji Dewan

Selain soal gaji dan tunjangan, mahasiswa juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, khususnya Dharma Jaya.

Menanggapi hal itu, Basri yang juga Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta berjanji akan membawa aspirasi mahasiswa dalam rekomendasi rapat bersama Gubernur DKI Jakarta.

“Kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada,” kata Baco.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demo Jakarta Hari Ini, Ini 7 Titik Demo 2 September 2025

Mereka menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.

2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.