Puan Bakal Pimpinan Langsung Reformasi DPR agar Sesuai Tuntutan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bakal memimpin langsung langkah transformasi DPR agar bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat semaksimal mungkin.

Politikus PDI-P itu memastikan bahwa DPR RI bakal berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan masyarakat luas.

“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” ujar Puan dalam siaran pers, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Pimpinan DPR dan Fraksi Sepakati Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunker

Puan menuturkan, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi juga telah menggelar rapat tertutup pada Kamis hari ini.

Dalam rapat itu, semuanya bersepakat untuk mengevaluasi kinerja dan lebih terbuka lagi terhadap aspirasi publik.

“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” kata Puan.

Baca juga: Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR Hari Ini

Selain itu, seluruh fraksi juga bersepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi seluruh anggota dewan yang telah diberikan sejak Oktober 2025.

Fraksi-fraksi juga setuju memberlakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR.

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan.

Baca juga: DPR Akhirnya Buka Pintu Dialog dengan Perwakilan Mahasiswa Usai Marak Unjuk Rasa

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat evaluasi bersama dengan seluruh pimpinan fraksi di parlemen mulai Kamis (4/9/2025) besok.

Dasco menyebutkan, rapat tersebut bakal menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan pasca aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco usai bertemu perwakilan mahasiswa di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Ini 17 Tuntutan Rakyat yang Diminta Dipenuhi DPR dan Pemerintah Besok 5 September 2025

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup tunjangan-tunjangan bagi anggota dewan hingga keterbukaan informasi terkait kegiatan legislasi di DPR RI.

“Nah, kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” kata Dasco.

Dia juga memastikan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI telah disetop sejak akhir Agustus 2025.