Pimpinan DPR dan Fraksi Sepakati Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunker

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI menggelar rapat tertutup bersama seluruh pimpinan fraksi partai di parlemen, pada Kamis (4/9/2025) siang.

Rapat itu membahas tindak lanjut tuntutan publik dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir, hingga langkah transformasi DPR RI.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dia didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca juga: Sekjen DPR Bakal Proses Surat MKD Soal Penyetopan Gaji dan Tunjangan Anggota Nonaktif

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,” ujar Puan, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/9/2025).

Dalam rapat itu, lanjut Puan, seluruh fraksi partai di DPR RI bersepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi seluruh anggota dewan.

Untuk diketahui, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan tersebut sudah mulai diberikan kepada anggota DPR hingga Oktober 2025.

Selain itu, lanjut Puan, fraksi juga bersepakat untuk moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR.

Baca juga: Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR Hari Ini

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat evaluasi bersama dengan seluruh pimpinan fraksi di parlemen mulai Kamis (4/9/2025) besok.

Dasco menyebutkan, rapat tersebut bakal menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan pasca aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco, usai bertemu perwakilan mahasiswa di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup tunjangan-tunjangan bagi anggota dewan hingga keterbukaan informasi terkait kegiatan legislasi di DPR RI.

Baca juga: Baleg Sebut RUU Perampasan Aset Masih Usulan Inisiatif Pemerintah, Bakal Dialihkan ke DPR?

“Nah, kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” kata Dasco.

Dia juga memastikan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI telah disetop mulai akhir Agustus 2025.

“Dan khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025," kata Dasco.