BEM UI Demo di DPR 9 September, Apa Saja Tuntutannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bakal demonstrasi bertajuk “#RakyatTagihJanji” di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Massa demo fokus kepada “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan membawa kajian yang digarap setiap fakultas di UI.

Hasil kajian itu juga nanti akan diserahkan dalam bentuk formal ke perwakilan DPR yang menemui massa aksi besok.

Baca juga: BEM UI Bakal Gelar Demo di DPR Besok

“Utamanya di 17 tuntutan dengan landasan kajian akademis yang memadai, kami sudah membagi tiap fakultas dalam pengerjaan kajian tersebut,” ucap Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/9/2025).

Para mahasiswa dijadwalkan berkumpul di Lapangan FISIP UI pada pukul 10.00 WIB dan berangkat sekitar pukul 12.00 WIB.

“Kemungkinan tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB,” imbuh dia.

Aksi yang diinisiasi mahasiswa UI ini tetap membuka lebar masyarakat umum untuk ikut bersama turun ke jalan.

“Sejak kemarin, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” tutur Bima.

Minta DPR temui massa

BEM UI mendesak anggota DPR menemui massa aksi besok

“Massa aksi besok akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI yang secara aktif menemui mahasiswa,” kata Bima.

Desakan ini berdasar pada kajian akademis “17+8 Tuntutan Rakyat” yang telah dipersiapkan BEM UI sebagai landasan aksi besok.

Baca juga: Depan DPR Kembali Jadi Panggung Demonstrasi BEM UI Besok

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025:

Baca juga: 14 Tersangka Penyerangan Polres Jaktim Ditangkap, 4 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR RI

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Baca juga: Penampakan Puing Bekas Kebakaran yang Dipajang di Halte Jaga Jakarta

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut:

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty)