Bahlil Bingung, Ngaku Tak Dilibatkan Bahas Diskon Listrik 50 Persen

KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk memberikan diskon listrik Juni 2025 sebesar 50 persen telah resmi dibatalkan.

Keputusan diskon listrik batal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.

Awalnya, kebijakan ddiskon listrik Juni 2025 sempat diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 23 Mei 2025.

Ia menyebutkan bahwa stimulus ini ditujukan untuk pelanggan PLN dengan daya listrik maksimal 1.300 VA.

Tujuannya adalah mendongkrak konsumsi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kuartal kedua tahun ini.

Belakangan terungkap fakta bahwa kebijakan diskon tarif listrik ini ternyata belum dibahas dengan kementerian terkait, salah satunya Kementerian ESDM.

Baca juga: Membandingkan Anggaran Makan Menteri Vs Harga Menu MBG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bahkan mengaku tak tahu menahu kalau selama ini ada rencana program diskon tarif listrik 50 persen.

"Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan, dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum tahu," beber Bahlil ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, dikutip pada Rabu (4/6/2025).

"Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Tanya kepada yang mengumumkan," kata dia menegaskan bahwa dirinya tak pernah dilibatkan dalam program yang dibatalkan itu.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan bahwa sejak awal tidak ada permintaan resmi atau undangan ke Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis untuk memberikan masukan dalam proses penetapan kebijakan diskon listrik Juni 2025.

"Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia bilang, Kementerian ESDM pada dasarnya siap untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Kementerian ESDM selalu siap memberikan masukan apabila diminta secara resmi dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk kebijakan subsidi dan kompensasi listrik," ucap Dwi.

Baca juga: Pilih Diskon Listrik Ketimbang BSU, Warga: Biasanya Enggak Tepat Sasaran

(Penulis: Yohana Artha Uly | Editor: Aprillia Ika)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan di Kompas.com berjudul "Diskon Tarif Listrik Batal, Bahlil: Saya Tidak Tahu, Tanyakan yang Umumkan"