BGN: Korban Keracunan MBG Ditanggung Pemda atau Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan orang tercatat menjadi korban keracunan makanan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir pada Januari 2025.

Hingga awal Oktober 2025 jumlah kasus mencapai 6.517. Muncul pertanyaan, siapa yang menanggung biaya perawatan para korban.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan ada dua skema pembiayaan. Pertama, jika pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), seluruh biaya korban ditanggung daerah lewat klaim asuransi.

Baca juga: Masalah MBG Jadi Sorotan, Zulhas Akui Ada Kekurangan dan Tantangan

Kedua, bagi daerah yang tidak menetapkan KLB, pembiayaan langsung diambil alih BGN.

“Ada dua mekanisme penanggulangan biaya, dan ini sudah terjadi. Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota/kabupaten, dan ketika pemerintah kota/kabupaten menetapkan KLB, maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaan itu ke asuransi,” kata Dadan di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Sejauh ini baru Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut di Jawa Barat yang menetapkan KLB. Artinya, korban keracunan MBG di dua wilayah itu bisa langsung mendapat pembiayaan lewat klaim asuransi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan korban keracunan makanan MBG tetap mendapat pembiayaan dari pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: MBG Rawan Konflik Kepentingan, Kepala BGN: Perlu Investigasi

Namun ia menyebut kasus ini belum bisa ditetapkan sebagai KLB nasional karena ada prosedur hukum yang harus dipenuhi.

“Nanti ini (korban keracunan) ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Kalau KLB naik menjadi KLB nasional, itu sudah ada aturannya di Undang-undang dan Peraturan Presiden-nya,” ujar Budi.

“Tapi nanti bisa ditanyakan ke teman-teman, untuk jadi KLB nasional harus ada berapa provinsi, berapa ini, berapa lama itu ada,” lanjutnya.