Pemerintah Hemat Anggaran, Rp 30 Triliun Dialihkan untuk BLT Tambahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengubah hasil efisiensi anggaran menjadi stimulus bagi masyarakat. Sebesar Rp 30 triliun dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang akan diterima lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober hingga Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo Subianto, mengatakan dana tersebut berasal dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp 16,2 triliun, ditambah Rp 30 triliun,” ujar Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat (17/10/2025) dikutip dari Antara.

Baca juga: BLT Kesra Rp 900.000 Cair Mulai 20 Oktober 2025, Berikut Syarat dan Cara Mendapatkannya

Jumlah penerima BLT tambahan kali ini meningkat dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota, bantuan ini diperkirakan menjangkau lebih dari 140 juta warga.

Airlangga menjelaskan, bantuan tersebut menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

Program ini bersifat tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga melalui program keluarga harapan dan bantuan sembako.

Untuk distribusi bantuan, pemerintah membagi dua jalur penyaluran.

Sebanyak 18,3 juta keluarga akan menerima BLT melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai pekan depan, sementara 17,2 juta keluarga lainnya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia mulai Senin (20/10/2025).

Baca juga: Akhir Tahun 2025, Pemerintah Siapkan BLT Rp 900.000 untuk 35 Juta Keluarga

“Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan BLT tambahan ini dimungkinkan berkat efisiensi anggaran pemerintah sepanjang tahun.

Menurutnya, sejumlah belanja yang dinilai tidak produktif dialihkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama tiga bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama satu tahun,” kata Prasetyo.