Pindar Dorong Akses Permodalan UMKM dan Penguatan Literasi Keuangan

KOMPAS.com - Platform pinjaman daring (pindar) telah mengalami transformasi peran dalam beberapa tahun terakhir.

Tak lagi sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif, kini layanan tersebut juga menjadi tumpuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 untuk menyalurkan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar menyambut baik penerbitan POJK tersebut. Pasalnya, kebutuhan pendanaan dari masyarakat masih sangat besar.

Sementara itu, lembaga jasa keuangan konvensional memiliki keterbatasan dalam pembiayaan permodalan bagi UMKM.

Baca juga: AFPI: Pinjol Ilegal Beri Pinjaman Lebih Besar Dibandingkan yang Legal

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuktikan hal tersebut. Hingga Agustus 2025, OJK mencatat, pembiayaan pindar ke sektor produktif dan/atau UMKM Rp 29,64 triliun. Angka ini sekitar 33,83 persen dari seluruh outstanding pembiayaan pindar yang sebesar Rp 87,61 triliun.

Sumbangsih pindar terhadap pembiayaan UMKM diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini mengingat OJK telah menerbitkan POJK 19/2025.

Baca juga: Gelar Fintech Lending Days, AFPI Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia Timur

Berdasarkan riset “EY MSME Market Study and Policy Advocacy”, total kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp 4.300 triliun pada 2026.

Meski demikian, kemampuan supply kredit dari lembaga jasa keuangan konvensional hanya Rp 1.900 triliun. Hal ini menciptakan credit gap Rp 2.400 triliun.

Baca juga: Penjelasan AFPI soal Tudingan Kartel Bunga Pinjol

“Pangsa pasar UMKM dan usaha berskala kecil di Indonesia masih sangat besar. Apalagi, masih banyak masyarakat yang masuk kategori unbankable sehingga belum tersentuh layanan keuangan formal,” kata Entjik seperti dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Senin (15/9/2025).

Buka akses modal bagi UMKM

Entjik menilai, platform pinjaman daring turut memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia dengan menyalurkan pembiayaan ke masyarakat yang masih unbankable.

Sekitar 40 persen dari total outstanding pindar disalurkan ke kluster multiguna dengan pangsa pasar ultramikro. Penyaluran ini mencakup ke pedagang kecil dan masyarakat di lapisan ekonomi terbawah.

“Nilainya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun dari total penyaluran dana,” ujarnya seperti dilansir Kontan.co.id, Senin (18/8/2025).

Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, kehadiran platform pinjaman daring dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Apalagi, penyaluran kredit UMKM oleh perbankan menunjukkan perlambatan.

Data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2025 mencatat, pertumbuhan kredit UMKM hanya naik 1,3 persen secara tahunan. Penyaluran kredit untuk usaha mikro bahkan turun 3,4 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bulan sebelumnya, penurunannya baru sekitar 2,7 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohamad Faisal menilai, kondisi ini membuka peluang bagi industri pinjaman daring untuk mengambil peran lebih besar.

“Perbankan memiliki pakem kehati-hatian dan persyaratan agunan yang ketat. Fintech lending bisa menawarkan pembiayaan dengan syarat lebih mudah dan proses yang lebih cepat karena mereka relatif lebih agile dibandingkan bank,” ujar Faisal seperti dikutip dari Kompas.id, Selasa (13/5/2025).

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah. Menurut dia, pinjaman daring memiliki peluang besar untuk menjangkau masyarakat unbanked serta memperluas akses pembiayaan UMKM.

“Pinjaman daring menjadi antitesis dari perbankan. Kalau perbankan superketat, pinjaman daring supermudah di tengah masyarakat yang akses perbankannya masih rendah,” tuturnya.

Dorong inklusi dan literasi keuangan

Peran penyelenggara daring tak berhenti di pembiayaan. Penyedia layanan juga aktif mendorong inklusi keuangan.

AFPI sendiri telah melakukan sejumlah inisiatif terkait hal tersebut. Salah satunya adalah menyelenggarakan Fintech Lending Days (FLD) 2025 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (9/7/2025) dan Kamis (10/7/2025).

FLD Sorong 2025 berfokus pada peningkatan literasi dan edukasi ke masyarakat serta pengenalan pendanaan digital yang aman dan produktif bagi pelaku UMKM, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Entjik menjelaskan, dalam acara tersebut, lebih dari 25 pelaku UMKM lokal dan 31 platform pindar turut berpartisipasi.

FLD, lanjutnya, dihadirkan sebagai bentuk komitmen AFPI untuk mendekatkan layanan pendanaan digital berbasis teknologi atau pindar kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

“Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang lebih merata serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas dan aman bagi pelaku UMKM,” ujar dia seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (13/7/2025).

Fintech Lending Days 2025 di Sorong merupakan edisi kelima sejak digelar pada 2021 di berbagai kota Indonesia, seperti Bali, Malang, Makassar, Yogyakarta, dan Medan.

Kemudian, pada Kamis (21/8/2025) dan Jumat (22/8/2025), AFPI mengadakan podcast yang ditayangkan secara live di YouTube selama 25 jam nonstop. Acara ini berhasil mendapatkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori “Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama”.

Program tersebut menghadirkan lebih dari 100 pembicara lintas sektor, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pejabat OJK, penulis Ika Natassa, hingga jurnalis Aiman Witjaksono.

Entjik menegaskan bahwa penghargaan rekor MURI bukan sekadar soal durasi siaran, melainkan simbol semangat berbagi pengetahuan agar masyarakat semakin paham menggunakan pinjaman daring (pindar) yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.

Pasalnya, literasi keuangan merupakan kunci untuk membuka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha.

“Bagi AFPI, rekor ini bukan sekadar durasi 25 jam, melainkan simbol semangat berbagi pengetahuan. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring legal dan logis,” kata Entjik.

Inisiatif edukasi literasi keuangan dari AFPI mendapat apresiasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

Menurutnya, acara tersebut merupakan wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring.

“Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar,” tutur Agusman.