WFH ASN Dipilih Hari Jumat, Airlangga: Pelayanan Publik Tetap Jalan

KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN baik instansi pusat maupun daerah ditetapkan setiap hari Jumat.

Nantinya, setiap satu hari kerja dalam seminggu diwajibkan WFH.

"Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026) petang.

Baca juga: Airlangga: Kebijakan WFH Sektor Swasta Tunggu Surat Edaran Kemnaker

Menyoal kenapa dipilih Jumat, sebab tidak sepenuh hari Senin sampai Kamis.

"Kita pilih Jumat karena memang hari Jumatnya kan setengah, artinya tidak sepenuh Senin sampai Kamis," jelas Airlangga.

Meski WFH, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasanya. Sebab, tak semuanya bisa dilakukan dengan metode bekerja jarak jauh.

"Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu dipersilakan yang di kantornya mengatur dengan aplikasi tertentu," katanya.

Baca juga: 8 Kebijakan Penghematan Pemerintah, dari WFH sampai Optimalisasi MBG

Surat edaran WFH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menngatur pelaksanaan WFH untuk lingkup ASN pemerintah daerah (pemda).

"Kami sudah menandatangani surat edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Maret 2026 hari ini," jelas Tito.

Dalam surat edaran, tertera jelas kebijakan mulai berlaku terhitung sejak Rabu, 1 April 2026. Setiap dua bulan, kebijakan ini akan dievaluasi.

"Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan," tulis salah satu poin di dalam isi surat.

Baca juga: Sekolah Tetap Tatap Muka, Pemerintah Tegaskan Tak Ada WFH di Sektor Pendidikan

Selain kebijakan WFH, Tito meminta kepala daerah di seluruh Indonesia agar memperkuat layanan digital. Namun, bila infrastruktur belum memadai dapat menyesuaikan kondisi sesuai kemampuan.

"Bagi daerah yang belum tersedia infrastruktur layanan digital, dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah," tulisnya

Untuk sekedar diketahui, ada beberapa kriteria ASN yang tak dikenai kebijakan WFH.

Baca juga: Pemerintah Terapkan WFH ASN Setiap Jumat Mulai 1 April

Di tingkat provinsi, jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama tidak boleh WFH, harus berangkat ke kantor.

Di tingkat kabupaten/kota, jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator (eselon III), camat, lurah, dan kepala desa tidak boleh WFH.

Lalu, unit dan sektor pelayanan publik tidak dikenakan kebijakan WFH.

Baca juga: WFH Parsial dan Ekspektasi Penghematan BBM: Membaca Dampak Nyata Ekonomi

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Tetapkan ASN WFH Tiap Hari Jumat" dan "Mendagri Terbitkan Surat Edaran WFH untuk ASN di Pemerintah Daerah