Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Harap "Kompas TV" Jadi Televisi Referensi Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 19/10/2017, 20:22 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam peluncuran program "Rumah Pilkada 2018" oleh Kompas TV di gedung Menara Kompas, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Ganjar pun menyampaikan harapannya agar Kompas TV bisa menjadi televisi referensi Pilkada Serentak 2018.

"Harapan saya, ini akan jadi televisi referensi masyarakat pada pilkada, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pilkada," kata Ganjar.

"Perlu disampaikan profil kandidat, gagasan-gagasannya, komunikasinya, sehingga masyarakat punya referensi memilih," ujar dia.

Apalagi, kata dia, biasanya banyak kampanye hitam di dunia maya yang berhamburan selama masa Pilkada.

"Banyak kampanye di dunia digital, media sosial, hoaks SARA," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

(Baca juga: Sambut Pilkada 2018, "Kompas TV" Luncurkan Program Rumah Pilkada)

Tak hanya itu, Ganjar juga berharap, masyarakat bisa teredukasi dengan tayangan pilkada di KompasTV.

"Mudah-mudahan Kompas TV bisa memberi edukasi, masyarakat tahu. Jadi demokrasi asyik, sejuk dan cerdas," kata Ganjar.

Program "Rumah Pilkada" diluncurkan Kompas TV dalam acara "Rosi" pada Kamis (19/10/2017) pukul 19.30 WIB.

Acara tersebut disiarkan langsung dengan dipandu Pemimpin Redaksi KompasTV, Rosianna Silalahi. Selain itu, ada juga pembawa acara spesial, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kompas TV Jokowi Ajak TNI-Polri Amankan Pilkada & Pilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Tambang Nikel di Pulau Batang Pele Raja Ampat Ada di Hutan Lindung
Tambang Nikel di Pulau Batang Pele Raja Ampat Ada di Hutan Lindung
Nasional
Pemerintah Sebut Tambang Nikel Pulau Kawei Raja Ampat Melebihi Batas
Pemerintah Sebut Tambang Nikel Pulau Kawei Raja Ampat Melebihi Batas
Nasional
Menteri LH: Izin Lingkungan Tambang Raja Ampat Diterbitkan Bupati pada 2006
Menteri LH: Izin Lingkungan Tambang Raja Ampat Diterbitkan Bupati pada 2006
Nasional
Pemerintah Perkarakan Pencemaran Pulau Manuran Raja Ampat ke Ranah Hukum
Pemerintah Perkarakan Pencemaran Pulau Manuran Raja Ampat ke Ranah Hukum
Nasional
Anggota DPR Sebut Tambang Ilegal Papua Dibekingi Aparat, TNI: Laporkan!
Anggota DPR Sebut Tambang Ilegal Papua Dibekingi Aparat, TNI: Laporkan!
Nasional
Sejumlah Jemaah Haji RI Tak Dapat Tenda, Ketua PPIH Minta Maaf
Sejumlah Jemaah Haji RI Tak Dapat Tenda, Ketua PPIH Minta Maaf
Nasional
Penulis Ulang Sejarah RI: Tone Positif Tak Berarti Gelapkan Hal Jelek
Penulis Ulang Sejarah RI: Tone Positif Tak Berarti Gelapkan Hal Jelek
Nasional
Urus Udara Jakarta yang Memprihatinkan, Menteri LH Belum ke Raja Ampat
Urus Udara Jakarta yang Memprihatinkan, Menteri LH Belum ke Raja Ampat
Nasional
Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
Nasional
Eks Kepala PPATK Salut Djaka Budi Utama Terima Jabatan Dirjen Bea Cukai
Eks Kepala PPATK Salut Djaka Budi Utama Terima Jabatan Dirjen Bea Cukai
Nasional
Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya
Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya
Nasional
Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel
Menteri LH: Pantai Pulau Manuran Raja Ampat Keruh karena Tambang Nikel
Nasional
Perusahaan Fashion Irlandia Gugat Merk “Primark” Milik Warga Gambir
Perusahaan Fashion Irlandia Gugat Merk “Primark” Milik Warga Gambir
Nasional
Letak Pulau Gag di Raja Ampat yang Disorot karena Tambang Nikel
Letak Pulau Gag di Raja Ampat yang Disorot karena Tambang Nikel
Nasional
Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
Pemerintah Tinjau Kembali Persetujuan Lingkungan 4 Tambang di Raja Ampat
Nasional
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau