SALAH satu rekomendasi Rakernas V PDI-P menyatakan Pemilu 2024 adalah Pemilu terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.
Pernyataan ini bukan semata datang dari partai besar yang kebetulan kalah dalam ajang Pilpres 2024. Melainkan, tanda-tanda kerusakannya sudah terasa jauh sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Paling terasa adalah perubahan aturan syarat capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi secara kontroversial dan berujung pada dijatuhkannya sanksi etik kepada ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkakah Konstitusi (MKMK).
Hal lain, seperti disinggung dalam rekomendasi Rakernas adalah soal netralitas TNI-Polri, aparat pemerintah, dan penggunaan program pemerintah untuk memobilisaasi kemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Meskipun KPU telah menetapkan presiden terpilih 2002-2029 berdasarkan keputusan MK, peristiwa politik dan hukum pada ajang Pilpres 2024 akan tetap menjadi catatan sejarah perjalanan demokrasi yang menyedihkan.
Semua peristiwa itu, dalam sambutan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai langkah mundur dari semangat reformasi.
Pada bagian lain, mereka yang memenangi ajang Pilpres, Pemilu 2024 dipandang sebagai bagian dari peristiwa demokrasi yang sah dan wajar.
Argumennya adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib, dan damai dengan menghargai kedaulatan rakyat yang telah menyampaikan aspirasi suaranya di bilik-bilik suara.
Seluruh sengketa hasil Pemilu telah diselesaikan di jalur konstitusi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
Seluruh isi wawancara Presiden terpilih Prabowo Subianto di banyak forum menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratik.
Perbedaan dua sudut pandang itu bisa dipahami dalam konteks kompetisi politik. Artinya, pihak “yang menang” cenderung akan melegitimasi pemilu 2024 sebagai jalan demokratik yang sah.
Sementara, pihak “yang kalah” cenderung mengatakan bahwa Pemilu 2024 sebagai cerminan kebrutalan demokrasi yang cacat hukum dan etika.
Realitas Pemilu 2024
Terlepas dari pro dan kontra terhadap hasil Pemilu 2024, mengembalikan pemilu ke jati dirinya merupakan langkah bijaksana sambil menunjukkan fakta-fakta empirik sebagai cara untuk memperbaiki kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu yang terjadwal dan berkala. Tanpa terselenggaranya Pemilu, maka hilanglah sifat demokratis suatu negara.
Demikian pula, agar sifat negara demokratis dapat terjamin adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. (Didik Sukriyono: 2009).
