Soal Pemakzulan Gibran, Golkar: Pak Prabowo dan Mas Wapres Baik-baik Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menekankan bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baik-baik saja.

Sarmuji membantah isu yang menyebut hubungan Prabowo dan Gibran renggang sehingga muncul desakan untuk memakzulkan Gibran dari posisi wakil presiden.

"Saya rasa enggak ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja," ujar Sarmuji di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Menurut Sarmuji, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet Prabowo.

Baca juga: Surat Pemakzulan Gibran: Disambut Terbuka oleh Fraksi di DPR meski Prosesnya Tak Mudah

Meski begitu, ia tetap mempersilakan Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat pemakzulan Gibran ke DPR.

"Enggak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet," ucap Sarmuji.

"Bahwa ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain, ya mungkin saja boleh-boleh saja. Tapi itu sekali lagi, nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Golkar: Gibran Tak Lakukan Hal yang Bisa Menjadi Alasan Pemakzulan

Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.

“Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi isi surat tersebut.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI turut mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Baca juga: Apa Isi Surat Pemakzulan Gibran yang Dikirim Purnawirawan TNI ke DPR?