JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menjawab soal status Adies Kadir usai dinonaktifkan dari DPR.
Dave menyebut, Adies Kadir masihlah berstatus sebagai salah satu pimpinan partai berlambang pohon beringin, meski telah dinonaktifkan dari Fraksi Partai Golkar DPR.
“Ya (status keanggotaan) itu kan hal yang terpisah kan ya (dengan penonaktifan). Jadi, kalau itu, Pak Adies tetap sebagai salah satu pimpinan di Golkar,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: Profil Adies Kadir, Gara-gara Bicara Tunjangan Rumah DPR Kini Dinonaktifkan oleh Golkar
Hingga saat ini, belum ada perubahan di DPP Partai Golkar terkait status keanggotaan Adies Kadir yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik.
"Tapi, Pak Adies Kadir masih tetap kader Golkar," ujar Dave.
Kendati masih menjabat sebagai salah satu pimpinan Partai Golkar, Dave tidak mengetahui ihwal status Adies Kadir di DPR usai dinonaktifkan.
"Saya belum tahu kalau itu. Itu sudah harus tanya langsung ke pimpinan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Baca juga: Golkar Minta Kader Hati-hati Berkata dan Tidak Flexing Usai Demo di Banyak Daerah
Adies Kadir sendiri diketahui merupakan Wakil Ketua DPR periode 2024-2025 yang membidangi ruang lingkup Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan yang meliputi Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Terkait sosok yang akan menggantikan Adies Kadir, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia angkat bicara dan menyebut fraksinya di DPR akan membahas hal tersebut.
"Posisinya nanti kami akan bahas selanjutnya di fraksi," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).
Baca juga: Golkar Minta Kadernya Siap Terima Massa Unjuk Rasa di Berbagai Daerah
Bahlil hanya melanjutkan, dirinya sudah meminta Sekretaris Partai Golkar, Muhammad Sarmuji untuk menonaktifkan Adies Kadir.
"Sekjen saya sudah menyampaikan bahwa Pak Adies Kadir, kader Partai Golkar yang sekarang menjadi anggota DPR, dilakukan nonaktif," ujar Bahlil.
Keputusan menonaktifkan Adies Kadir diambil partai berlambang pohon beringin itu setelah melihat eskalasi demonstrasi yang meningkat di sejumlah wilayah.
"Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam keterangan resmi, Minggu (31/8/2025).
Baca juga: Golkar Sesalkan Insiden Rantis Brimob Lindas Ojol, Tegaskan 1 Nyawa Berharga
Adies Kadir diketahui merupakan anggota DPR yang pernyataannya disorot publik dalam beberapa hari terakhir.
Salah satunya saat Wakil Ketua DPR itu menyebut tunjangan rumah legislator sebesar Rp 50 juta per bulan itu masuk akal.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa anggota DPR juga mendapatkan tunjangan beras sebesar Rp 12 juta per bulan, meskipun akhirnya Adies Kadir mengklarifikasi data tersebut.
"Saya kira make sense (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini