PP Tunas Berlaku Besok, YouTube Tawarkan Alternatif Selain Blokir Akun Anak

KOMPAS.com - Pemerintah akan mulai menerapkan aturan Perlindungan Pengguna Anak dalam Sistem Elektronik atau PP Tunas mulai besok, Sabtu (28/3/2026).

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pembatasan akses digital bagi anak di bawah usia 16 tahun di delapan aplikasi populer, termasuk YouTube.

Menjelang penerapan aturan tersebut, YouTube Indonesia menyatakan mendukung tujuan pemerintah dalam melindungi anak di internet.

Baca juga: 8 Aplikasi yang Akan Blokir Akun Anak di Indonesia, Ada YouTube hingga Roblox

Namun, platform berbagi video terbesar di dunia ini menilai pendekatan pelarangan total (blanket ban) justru berpotensi menghilangkan berbagai lapisan perlindungan yang sudah tersedia.

Menurut YouTube Indonesia, regulasi yang efektif seharusnya mempertimbangkan perbedaan tahap perkembangan anak dan remaja sesuai usia, serta memberi ruang bagi orang tua untuk menentukan batasan yang tepat.

Maka dari itu, lewat laman resmi blog Google, tim YouTube Indonesia pun menawarkan alternatif selain blokir total akun anak, yakni memanfaatkan fitur pengawasan YouTube.

YouTube mengeklaim, pendekatan ini dinilai sudah terbukti efektif. Pasalnya, sebanyak 92 persen orang tua di Indonesia yang menggunakan fitur pengawasan YouTube mengaku fitur tersebut membuat lingkungan digital menjadi lebih aman dan terkontrol.

Baca juga: PP Tunas Berlaku Besok, 8 Aplikasi Ini Wajib Blokir Akun Anak

YouTube merinci empat fitur utama yang selama ini menjadi andalan dalam menjaga keamanan anak di platformnya, sebagai berikut:

1. Pengaturan waktu tayang YouTube Shorts. Fitur ini memungkinkan orangtua membatasi durasi anak menonton Shorts, bahkan hingga nol menit.
2. Teknologi verifikasi usia berbasis AI yang akan segera diluncurkan di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan sistem secara otomatis menyesuaikan perlindungan bagi pengguna remaja.
3. Fitur Family Link yang memberi kendali penuh kepada orangtua untuk mengatur penggunaan perangkat, mulai dari jadwal waktu sekolah, waktu istirahat, hingga waktu tidur. Lewat fitur ini, orangtua juga bisa mengunci layar dari jarak jauh.
4. Fitur perlindungan kesejahteraan digital (digital wellbeing) yang secara otomatis aktif untuk pengguna di bawah 18 tahun, seperti pengingat istirahat, penonaktifan notifikasi pada malam hari, serta penonaktifan fitur autoplay.

YouTube menilai, jika akun pengguna di bawah 16 tahun dibatasi secara menyeluruh, maka anak-anak justru akan kehilangan akses ke fitur-fitur perlindungan tersebut, sekaligus orangtua kehilangan kontrolnya.

Khawatir kesenjangan pendidikan

Freepik Cara mengatasi Server 400 Error YouTube.

Selain itu, YouTube juga menyoroti perannya sebagai salah satu platform pembelajaran terbesar di Indonesia.

Platform yang pertama kali lahir pada Februari 2005 ini dinilai membantu membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi siswa di daerah terpencil.

YouTube merinci, sekitar 90 persen orang tua di Indonesia disebut setuju bahwa platformnya membuat pembelajaran lebih mudah diakses. Jadi, pembatasan menyeluruh dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan akses pendidikan.

Baca juga: Sebelum Seperti Sekarang, YouTube Dulu Hampir Jadi Aplikasi Cari Jodoh

"Menghapus akun pengguna di bawah 16 tahun secara menyeluruh berisiko menciptakan kesenjangan pengetahuan, serta menghalangi hak siswa di desa-desa terpencil untuk mendapatkan kesetaraan akses dalam belajar yang sama dengan mereka yang berada di kota besar," tulis tim YouTube Indonesia.

Ekosistem kreator edukasi di YouTube juga turut berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Sejak 2020, program Akademi Edukreator disebut telah membantu para guru dan kreator membangun konten pembelajaran digital. Ini termasuk 96 persen guru pengguna yang telah mengintegrasikan konten YouTube dalam rencana pembelajaran mereka.

YouTube menekankan bahwa perlindungan anak di dunia digital membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pembatasan akses, tetapi juga edukasi, kolaborasi, dan penguatan peran orangtua.

Ke depan, perusahaan di bawah payung Google ini mendorong pemerintah untuk terus melibatkan berbagai pihak dalam menyusun kebijakan berbasis risiko yang lebih kontekstual. Tujuannya agar perlindungan anak dapat berjalan seimbang dengan akses terhadap informasi dan peluang belajar.