KOMPAS.com - Sejumlah aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil Malaysia berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa (2/9/2025).
Mereka di antaranya adalah organisasi mahasiswa New Generation of Universiti Malaya dan organisasi kepemudaan Mandiri.
"Semalam (Selasa malam), New Generation of Universiti Malaya (NewGen UM) bersama wakil-wakil gerakan mahasiswa dan masyarakat sivil telah berkumpul di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur sebagai tanda solidariti terhadap saudara-saudari di Indonesia," bunyi keterangan dalam foto unggahan di akun Instagram @newgen.um.
Pengarah Eksekutif Mandiri, Amir Hadi mengatakan Mandiri berunjuk rasa atas dasar solidaritas. Ia menegaskan Mandiri bukan bermaksud terlibat dalam politik Indonesia dan menghormati politik di Indonesia.
Baca juga: BEM UI Temui DPR, Minta Pembentukan Tim Investigasi Usut Kekerasan di Aksi Demo
"Tetapi bila ada yang sehingga terbunuh, bila rakyat yang bersuara ditangkap, bila ada yang cedera dan mati, kita akan terus berdiri, bersolidariti bersama dengan rakan-rakan komrad kita di Indonesia," kata Amir Hadi, dikutip dari video di akun Instagram @mandiri.my.
Amir mendoakan supaya "episode gelap" ini akan segera pergi.
"Kita nak minta kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan rakan-rakan kita yang sekarang ini ditangkap. Yang patut ditangkap adalah mereka yang menyebabkan kematian-kematian yang berlaku, itu yang patut ditangkap. Bukan aktivis rakyat, bukan rakyat biasa, bukan orang miskin. Kita minta mereka dibebaskan segera," ujar Amir Hadi.
Selain itu, Mandiri juga mendesak pembebasan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, aktivis Syahdan Husein, dan aktivis mahasiswa Khariq Anhar yang ditangkap.
Baca juga: Pemprov DKI Akan Cabut KJP dan KJMU Pelajar yang Demo dengan Anarkis
Penyelaras Mandiri, Wong Kukui, menyoroti ketiga orang tersebut yang ditangkap polisi secara paksa dan tanpa surat tugas resmi. Menurutnya tindakan ini jelas melanggar prinsip demokrasi.
Wong mengingatkan dalam sebuah negara demokrasi rakyat berhak bersuara, berorgansiasi, dan berhimpun secara aman.
"Polis sama ada Indonesia, Malaysia, atau di mana-mana negara sekalipu, tugas polis adalah menjaga keselamatan dan keamanan rakyat, bukannya dijadikan mesin pemerintah untuk menindas rakyat. Ini bermakna kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
Baca juga: BEM Trisakti: Mahasiswa Terpelajar Tak Mungkin Demo Anarkis
Lebih lanjut, Wong meminta polisi menghentikan segala bentuk intimidasi kepada rakyat sipil, lalu memecat dan menghukum anggota kepolisian merenggut nyawa pengemudi ojol Affan Kurniawan.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini