Saat Orangtua, Guru dan KPAI Minta Program MBG Dievaluasi

KOMPAS.com - Banyak siswa di beberapa daerah di Indonesia yang mengalami keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terbaru di Kabupaten Bandung Barat, jumlah siswa yang keracunan MBG sudah mencapai 842 orang jika diakumulasikan selama 3 hari terakhir.

Terkait hal ini, salah satu orangtua siswa yang menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat yakni Rika berharap agar program MBG dihentikan.

"Tolong banget usahin kalau bisa ditutup (program MBG), karena apa? (Sekarang) kejadian di satu lokasi, dua lokasi, kita enggak tahu kapan lagi ke lokasi yang mana. Karena ini apa? Nyawa taruhannya," kata Rika dikutip dari akun YouTube Kompas TV Jateng, Kamis (25/9/2025).

"Jadi tolong, saya sebagai wali murid minta tolong di-stop," lanjut dia.

Baca juga: Siswa Keracunan MBG, Komisi X DPR: Jangan Korbankan Anak demi Target Program

Pilih bantuan uang agar bisa sediakan makan sesuai kebutuhan

Rika pun menyarankan, jika memang pemerintah benar peduli dengan gizi siswa, sebaiknya cukup memberikan bantuan uang tunai ke setiap keluarga.

Kemudian, keluarga akan menyediakan makanan yang sesuai kebutuhan dan kondisi anaknya masing-masing.

"Pagi makan apa, sarapan apa. Saya tahu untuk anak saya seperti apa," ucap Rika.

Sementara orangtua siswa korban keracunan lainnya di Kabupaten Bandung Barat juga meminta agar program MBG dihentikan ia khawatir akan semakin banyak korban keracunan makanan.

"Harus ditutup aja (program MBG) aku enggak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya sudah dua kali masuk ke sini (rumah sakit)," ujar orangtua siswa tersebut.

Baca juga: Federasi Guru dan KPAI Minta MBG Dievaluasi karena Banyak Masalah

Orangtua siswa tersebut mengaku anaknya dari rumah tampak baik-baik saja saat hendak berangkat ke sekolah.

Namun ketika pulang dari sekolah, anaknya muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit.

"Pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik. Harus ditutup aja (program MBG)," tandasnya.

Guru minta MBG dimoratorium

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta program MBG di evaluasi atau dimoratorium.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun FSGI tercatat ada 14 provinsi dengan pelaksanaan MBG bermasalah melalui beragam persoalan.