Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dosen UGM: Masih Jauh dari Harapan Publik
KOMPAS.com - Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming di Republik Indonesia.
Banyak program kerja yang telah dijalankan bersama Kabinet Merah Putih. Beberapa yang tak asing di telinga publik.
Misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), magang bergaji, paket stimulus ekonomi, dan koperasi desa merah putih.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (Universitas Gadjah Mada), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A. menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih jauh dari harapan publik.
Alfath menyayangkan pemerintah yang masih berkutat pada konsolidasi internal.
“Struktur pemerintah yang gemuk dan banyaknya kepentingan membuat kinerja seolah hanya untuk melayani kelompok mereka,” ungkap Alfath, dilansir di situs UGM, Kamis (30/10/2025).
Baca juga: Sosok Roro, Raih Beasiswa PMDSU, Lulus S3 UGM dalam 2 Tahun 10 Bulan
Pemerintah yang gemuk memperlambat kinerja
Di mata Alfath, adanya kementerian atau lembaga baru bukan solusi efektif. Melainkan dapat memperlambat kinerja maupun koordinasi, hingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Hal paling penting dari ini semua adalah memastikan pemilihan the right man in the right place,” kata Alfath.
Dengan beragam program kerja yang telah dijalankan pemerintah, Alfath menilai itu semua hanya menyentuh aspek penyampaian (delivery) tanpa disertai jaminan terhadap kualitas maupun ketepatan sasarannya.
Malah menurutnya banyak kelompok di luar sasaran (free rider) yang ikut menikmati manfaat program tersebut, bukan benar-benar masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama.
Baca juga: Cerita Amanda, Lulus S2 dari UGM di Usia 22 Tahun
Disorientasi MBG
Alfath menyoroti pelaksanaan MBG yang terkesan salah arah dari tujuan mengatasi malnutrisi anak-anak bangsa.
Ia mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) BGN memanfaatkan kantin sekolah dan melakukan supervisi kebersihannya, serta evaluasi struktur agar dikelola oleh pihak yang kompeten nan profesional.
“Sikap saya jelas, tidak ingin MBG menjadi bahan bancakan sekaligus memperluas ruang fiskal untuk membiayai agenda prioritas lainnya. Saya juga tidak ingin anak-anak menjadi tumbal proyek yang disebabkan mereka keracunan,” ujarnya.
Sejumlah siswa menyantap hidangan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Pertiwi, Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur, Senin (20/10/2025). Menurut Presiden Prabowo Subianto, program MBG telah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat dengan total lebih dari 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Wilayah 3T seharusnya jadi prioritas dapatkan MBG
Alfath berpendapat, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas utama untuk mendapatkan MBG.
Lalu diperlukan restrukturisasi pimpinan BGN dan komitmen presiden untuk tidak sekadar delivery MBG, tetapi memastikan program berkualitas.
Baca juga: Pakar UGM: Otak Anak SD Justru Lebih Siap Dapat Mapel Wajib Bahasa Inggris 2027
Di samping itu, Alfath menyebut para politisi seharusnya belajar memperbaiki pola komunikasi politik di hadapan publik.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
