Isi UU TNI yang Resmi Disahkan, Ini Revisi Pasal yang Perlu Diperhatikan
KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi ditetapkan DPR RI menjadi undang-undang.
Penetapan revisi UU TNI menjadi undang-undang dilakukan pada sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.
Baca juga: Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Baca juga: Revisi UU TNI Disahkan, Luhut: Ekonomi Aman, Investor Tak Perlu Cemas
Revisi Pasal UU TNI yang Jadi Kontroversi
Dilansir dari Antara (20/3/2025), UU TNI terbaru mengubah empat pasal yang sebelumnya dinilai kontroversial oleh berbagai pihak, berikut adalah daftar pasal yang berubah:
1. Pasal 3: Kedudukan TNI
Revisi Pasal 3 UU TNI menyetujui bahwa kini kedudukan TNI tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan.
Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
2. Pasal 7: Tugas pokok TNI Terkait OMSP
Revisi Pasal 7 UU TNI menyetujui aturan baru tentang tugas pokok TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP), dari sebelumnya 14 tugas OMSP bertambah menjadi 16 tugas. Berikut daftarnya:
- Mengatasi gerakan separatis bersenjata
- Mengatasi pemberontakan bersenjata
- Mengatasi aksi terorisme
- Mengamankan wilayah perbatasan
- Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
- Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
- Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- Membantu tugas pemerintahan di daerah
- Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
- Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber
- Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
3. Pasal 47: Jabatan Sipil yang Boleh Diisi TNI Aktif
Revisi Pasal 47 UU TNI menyetujui terkait aturan jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Sementara, dalam UU sebelumnya TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian/lembaga saja.
Berikut daftar kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI menurut UU TNI terbaru:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
- Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
- Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
- Intelijen Negara
- Siber dan/Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional
- Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR)
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pengelola Perbatasan
- Badan Penanggulangan Bencana
- Badan Penanggulangan Terorisme
- Badan Kemanan Laut
- Kejaksaan Republik Indonesia
- Mahkamah Agung
4. Pasal 53: Batas Usia Pensiun
Revisi Pasal 47 UU TNI menyetujui bahwa kini batas usia pensiun bersifat variatif, tergantung pangkat dan jabatan anggota TNI. Sementara, sebelumnya usia pensiun perwira dibatasi paling lama 58 tahun, sedangkan bintara dan tamtama adalah 53 tahun.
Berikut batas usia pensiun TNI sesuai isi pasal UU Terbaru:
- Bintara dan tamtama: 55 tahun
- Perwira hingga pangkat kolonel: 58 tahun
- Perwira tinggi bintang 1: 60 tahun
- Perwira tinggi bintang 2: 61 tahun
- Perwira tinggi bintang 3: 62 tahun
- Perwira tinggi bintang 4: 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden.
Sumber:
antaranews.com
nasional.kompas.com
emedia.dpr.go.id
