IKN Dikebut, Pemindahan ASN Dimulai November 2025 dan Investasi Tembus Rp 225 Triliun

KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki fase kedua.

Tahap ini menandai percepatan pembangunan fisik, sosial, dan regulasi, yang kini didukung penuh oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025 sebagai payung hukum dan politik.

Baca juga: Presiden Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028, Apa Itu?

Percepatan Pembangunan di Bawah Perpres 79/2025

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa Perpres tersebut menjadi simbol dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi visi besar IKN.

“Kami sudah tidak sendiri lagi. Kami berada di belakang Perpres tersebut, dan di belakang Perpres tersebut adalah visi Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN ini,” ujar Basuki, Rabu (29/10/2025).

Fase kedua ini menjadi tahap krusial karena ditargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Pemerintah mengebut pembangunan tidak hanya di sisi infrastruktur, tetapi juga menata ekosistem sosial dan tata kelola pemerintahan baru.

Pemindahan ASN Dimulai November 2025

Sebagai langkah awal, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan mulai November 2025, dengan target awal sebanyak 4.100 pegawai dari 16 kementerian/lembaga (K/L).

Instansi tersebut antara lain Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, hingga Bank Indonesia.

“Ke-16 K/L ini telah mengirimkan surat penugasan ASN,” tambah Basuki.

Otorita IKN telah menyiapkan hunian dan perkantoran sementara di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) untuk menampung gelombang pertama ASN sebelum mereka menempati Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan Trias Politika Dipercepat ke 2028

Target awal pembangunan infrastruktur untuk periode 2025–2030 kini dipercepat menjadi selesai pada 2028, dengan fokus pada tiga pilar kekuasaan (Trias Politika), eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Untuk eksekutif, pembangunan Istana Wakil Presiden telah mencapai 76 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2025 agar dapat digunakan pada awal 2026.

Sementara itu, kompleks yudikatif dan legislatif sudah memasuki tahap lelang proyek, dengan kontrak ditandatangani November 2025 dan pengerjaan fisik segera dimulai.

“Kalau nanti (2028) prasarana Trias Politika tidak siap, yang salah berarti kami di Otorita IKN, karena itu visi calon Presiden,” tegas Basuki.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pendanaan IKN Capai Rp 225 Triliun

Basuki memastikan pendanaan IKN tetap aman dengan tiga sumber utama, yaitu APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Hingga Oktober 2025, total komitmen investasi yang berhasil dikamankan mencapai Rp 225,02 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 66,3 triliun (29,46 persen) berasal dari investasi swasta murni, sementara Rp 158,72 triliun (70,54 persen) berasal dari proyek KPBU.

Proyek KPBU mencakup pembangunan jalan, multi-utility tunnel (MUT), dan hunian ASN, sedangkan investasi swasta mencakup proyek hotel, properti, dan area komersial.

“Maret 2026, ketiganya akan mulai melaksanakan pembangunan fisik,” ujar Sudiro Roi Santoso, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN.

Beberapa pengembang besar yang telah berkomitmen di IKN meliputi Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambuluwuk Group.

Menuju Ibu Kota Politik 2028

Dengan dukungan politik penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan instrumen hukum yang kuat, pembangunan IKN kini berada “on the track.”

Baca juga: Tim Damkar Atasi Kebakaran di HPK 1 IKN, Investigasi Penyebab Masih Berjalan

Target besar untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan, ekonomi hijau, dan ibu kota politik nasional pada 2028 menjadi misi jangka menengah yang terus dikebut oleh Otorita IKN.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul "IKN On The Track: Pemindahan ASN 16 Kementerian/Lembaga November 2025".