Permen KUR Perumahan Bakal Meluncur, Ara Siap Dipanggil Airlangga

Bahkan, Kementerian PKP juga siap menyinkronisasi Permen tersebut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"KUR Perumahan ini kita sudah siap ya, aturan kita sudah selesai. Jadi, kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap. Terima kasih tim Kementerian PKP yang sudah bekerja keras menyusun Permen PKP ini," tegas Ara, Jumat (1/8/2025).

Ara pun juga mengundang Anggota DPR dan Kepala Daerah untuk mendorong pelaksanaan program rumah bersubsidi untuk masyarakat.

Adanya rumah bersubsidi di daerah diharapkan dapat mengurangi backlog (ketimpangan) perumahan sekaligus membantu masyarakat lebih sejahtera dan tinggal di hunian layak dan berkualitas.

Butuh Tiga Permen

Selain Permen PKP, dua lainnya adalah Permen Keuangan (PMK), dan Peraturan Menko Ekonomi (Permenko). 

Ketiga peraturan ini akan menjadi pondasi kuat bagi implementasi program-program perumahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.

Fokus utama adalah memastikan semua program berjalan sesuai tata kelola yang baik. Ini mencakup bagaimana anggaran dapat diserap secara maksimal dan dialokasikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Kemen PKP juga akan mengimplementasikan saran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai program UMKM naik kelas.

"Seperti saran Ibu Sri Mulyani, ada program untuk bagaimana UMKM naik kelas ya," kata Ara.

Tak kalah penting, kebijakan ini juga akan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

Ara pun meyakini bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Minta Dukungan Kepala Daerah dan DPR

Ara juga meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, termasuk rumah subsidi dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya.

Salah satunya bagaimana pemerintah kabupaten daerah hadir memberikan subsidi  kepada pegawai yang akan mencoba mengambil rumah bersubsidi.

Ke depan, imbuhnya, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan.

Dalam hal ini, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi.

"KUR Perumahan ini sangat berdampak positif di masyarakat dan ekonomi daerah secara khusus," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Jonios Taripar menyatakan, dirinya bersama jajarannya siap mendukung program perumahan di daerah.

"Kami sangat senang bisa bertemu langsung dengan Pak Menteri PKP dan berdiskusi tentang perumahan rakyat. Ada beberapa poin yang kami dapatkan untuk menjadi dasar kebijakan kami nantinya. Salah satunya bagaimana pemerintah kabupaten daerah hadir memberikan subsidi  kepada pegawai yang akan membeli rumah subsidi," tambah dia.