Badan Otorita Pengelola Pantura dan PU Godok Desain Giant Sea Wall

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggodok desain proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

Sejatinya, desain Giant Sea Wall sudah pernah dibuat oleh Kementerian PU lewat proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Masterplan-nya dari dulu kan sudah ada, tapi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan (rencana Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa) ini," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025).

Diana juga sempat mengatakan bahwa kelanjutan proyek jumbo sebagai pengaman pantura dari kenaikan muka air laut ini masih menunggu arahan Badan Otorita yang baru dibentuk.

"Kita kan bagian dari Panturanya, ada yang merupakan pekerjaan dari Kementerian PU. Kita menunggu dulu (arahan) dari Kepala Badan," kata Diana saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/08/2025).

Diana juga menjelaskan bahwa proyek jumbo ini merupakan lanjutan dari NCICD atau program tanggul pantai dan penataan pesisir Jakarta.

"Mungkin itu nanti kaitannya dengan investasi juga, tapi kita tunggu dari Kepala Badannya saja. Saya belum ketemu, belum ngobrol sama Pak Didit (Kepala Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura)," lanjut Diana.

Sebagai informasi, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan membangun tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7.

Rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 paket 1 terletak di Kali Ancol dan Kali Dadap.

Rinciannya, pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025.

Sementara pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing.

Anggaran kegiatan ini masih diusulkan dan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaksanakan menggunakan skema multi years contract (MYC) 2026-2027.

Pada tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) dengan anggaran bersumber dari SBSN dan dilakukan secara MYC 2026-2027.

Hingga 2024 pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 kilometer, terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.

Prabowo Lantik Didit

Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025) pagi.

Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata serta Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura.

Didit Herdiawan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), yang juga merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut sekaligus alumni Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sementara Suhajar Diantoro dikenal sebagai akademisi dan birokrat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan Darwin Trisna Djajawinata merupakan profesional konsultan di bidang infrastruktur dan keuangan.

AHY Jadi Dewan Pengarah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa.

"Kita jadi Dewan Pengarahnya. Saya sebagai Dewan Pengarahnya," kata AHY saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/08/2025).

Sebelumnya, kementerian yang Ketua Umum Partai Demokrat tersebut pimpin berperan untuk menyusun rancangan proyek jumbo itu.

"Memang dari awal kan kami yang membantu orkestrasinya. Jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya," katanya melanjutkan.

AHY yang juga hadir dalam pelantikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura mengaku telah berkomunikasi intensif dengan pejabat terlantik.

"Saya sendiri sudah berkomunikasi intensif dengan Laksamana Didit yang hari ini diangkat oleh Bapak Presiden sebagai Kepala Badan Otorita Tanggul Laut Jawa," ucapnya.

Butuh Anggaran Jumbo

Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 123 trriliun untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall atau Coastal Protection di Pantura Jakarta.

"Itu hanya untuk wilayah Jakarta, kurang lebih 41 kilometer," ujar AHY dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (11/06/2025).

AHY menjelaskan bahwa Giant Sea Wall diperlukan untuk memitigasi banjir di permukiman pesisir Jakarta akibat penurunan muka air tanah.

Giant Sea Wall juga menjadi salah satu proyek yang dibahas dan dijajakan di hajatan besar sektor infrastruktur Indonesia.

"Proyek besar semacam Giant Sea Wall ini menjadi salah satu yang kita bahas karena cukup banyak yang bukan hanya tertarik tetapi juga benar-benar serius ingin masuk ke proyek tersebut," tambahnya.

Selain itu, menurut AHY, diperlukan langkah lain di bidang infrastruktur untuk mengurangi penurunan muka air tanah.

"Misalnya, untuk normalisasi sungai, di polder-polder yang dibangun, embung-embung yang sekali lagi bisa mencegah terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu," jelasnya.

"Selain itu, supply air bersih ini juga harus diperkuat untuk mencegah memburuknya land subsidence," katanya melanjutkan.