September 2025, Data Backlog Rumah Baru Diumumkan, BPS Jamin Akurasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dan yang dibutuhkan di Indonesia mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2024 lalu.

Backlog ini kemungkinan akan mengalami perubahan, menyusul pengembangan statistik sektoral yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumuman pemutakhiran data backlog rumah sekaligus capaian kinerja Program 3 Juta Rumah dijadwalkan pada awal September 2025.

Baca juga: Jawa Barat Catat Realisasi FLPP Tertinggi Se-Indonesia

Data terbaru ini tidak hanya angka, melainkan upaya pemerintah untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam mengatasi tantangan perumahan nasional.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pembaruan data ini merupakan hasil dari kolaborasi intensif antara Kementerian PKP dengan BPS.

"Kami sangat mengutamakan akurasi data sebagai dasar kebijakan yang tepat," ujar Ara menjawab pertanyaan Kompas.com, Rabu (27/8/2025).

BPS Jamin Kualitas Data dengan Proses Ketat

Untuk memastikan data yang dirilis benar-benar valid, BPS menerapkan proses verifikasi yang ketat.

Baca juga: Ara Akui Banyak Kekurangan, Terima Kritik dan Masukan Atasi Backlog Rumah

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa data yang masuk tidak akan ditelan mentah-mentah.

"Kami pasti melakukan validasi, verifikasi, dan cross-check," jelasnya.

Amalia menambahkan, jika ada data yang dianggap kurang berkualitas, BPS akan memberikan masukan kepada pihak terkait untuk diperbaiki.

Ini adalah bagian dari tugas BPS untuk mengembangkan statistik sektoral, sesuai dengan Undang-Undang Statistik.

Baca juga: Atasi Backlog Hunian, Ara Wacanakan BSPS Swasta dan Berbaginomics

Komitmen ini tidak hanya berlaku untuk data perumahan, tetapi juga untuk data-data lain yang menjadi acuan kebijakan pemerintah, seperti data inflasi.

BPS ingin memastikan setiap data yang mereka publikasikan memiliki standar yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kontrol Publik dan Transparansi sebagai Kunci

Ara juga berharap adanya kontrol publik dari media. Ia melihat kritik dan saran sebagai energi positif yang dapat memacu kinerja kementeriannya dan mitra-mitra strategis, seperti BP Tapera, PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Baca juga: REI DKI Jajaki Pasar Modal, Incar Rp 10 Triliun Atasi Backlog Perumahan

"Dalam konteks data ini juga, tolong terbuka ya, sampaikan. Kritisi terbuka ya, karena itu akan justru membantu saya untuk melakukan pengawasan di internal kami," tegas Ara.

Transparansi ini juga akan mencakup pemantauan realisasi kebijakan-kebijakan penting, seperti kebijakan Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (GWMBI) yang telah menghasilkan tambahan dana Rp 130 triliun untuk rumah subsidi. Realisasi dari kebijakan ini juga akan diaudit dan dilaporkan secara berkala.

Dengan sinergi antara pemerintah, BPS, dan pengawasan media, diharapkan pembaruan data backlog pada awal September nanti tidak hanya memberikan gambaran yang akurat tentang situasi perumahan, tetapi juga menjadi motivasi untuk mempercepat target pembangunan 3 juta rumah.