ATR/BPN Usulkan Rp 9,49 Triliun TA 2026, Mayoritas untuk PTSL

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan rencana anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025). 

Total pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 9,49 triliun.

"Pagu Kementerian ATR/BPN tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.499.346.965.000," kata Nusron dalam rapat.

Baca juga: Anda Bisa Cek Sertifikat Tanah via Situs Bhumi ATR/BPN, Ini Caranya

Dari jumlah itu, program dukungan manajemen dialokasikan sekitar Rp 7,01 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 2,1 triliun, serta program penyelenggaraan penataan ruang Rp 378 miliar.

Belanja operasional tercatat sebesar Rp 6,47 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, yakni Rp 5,07 triliun. 

Sementara itu, belanja non-operasional sebesar Rp 3,02 triliun akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas.

PTSL Jadi Prioritas

Nusron menegaskan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama. 

Untuk 2026, PTSL mendapat alokasi Rp 1,17 triliun atau 65 persen dari anggaran prioritas nasional.

Baca juga: Cara Mengurus Sertifikat Tanah Lewat PTSL, Syarat dan Biayanya

"Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional sebesar Rp 1,8 triliun," ujarnya.

Selain PTSL, kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk Reforma Agraria, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Target PNBP Naik

Dalam rapat, Nusron juga menyampaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp 3,59 triliun.

Target ini naik Rp 300 miliar dari tahun sebelumnya.

"Target PNBP Kementerian ATR/BPN naik sebesar Rp 300 miliar atau sekitar 9,12 persen menjadi Rp 3,589 triliun," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 98,76 persen atau Rp 3,54 triliun berasal dari layanan fungsional.

Sementara sisanya Rp 44,65 miliar atau 1,24 persen dari layanan umum.