Laporkan Gedung Ponpes Rawan Ambruk ke Hotline 081510000158

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka layanan hotline bagi masyarakat atau pengelola pondok pesantren (ponpes) yang ingin berkonsultasi terkait keandalan bangunan gedung.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas musibah yang terjadi di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/09/2025).

Layanan hotline tersebut dapat diakses melalui nomor telepon 158 pada hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 08.30–16.00 WIB, serta WhatsApp Center di 0815 10000 158 dengan memilih menu Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan.

Baca juga: Cak Imin Minta Pembangunan Ponpes Tanpa PBG Dihentikan Sementara

Adapun seluruh layanan diberikan tanpa biaya atau gratis.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan.

"Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan," ujar Dody, Selasa (07/10/2025).

Baca juga: Usai Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, Kementerian PU Akan Bangun Ulang

Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya pembinaan bangunan gedung secara nasional, terutama bagi lembaga pendidikan keagamaan yang umumnya dibangun secara swadaya.

Hotline Kementerian PU ini melayani dua jenis konsultasi utama. Pertama, konsultasi keandalan bangunan, baik untuk bangunan sederhana (luas di bawah 500 meter persegi dan maksimal dua lantai) maupun bangunan tidak sederhana (luas di atas 500 meter persegi dan lebih dari dua lantai).

Prioritas diberikan bagi ponpes, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa melibatkan tenaga ahli bersertifikat.

Kedua, konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi pesantren yang sedang atau akan mengajukan perizinan.

Baca juga: Usai Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, Kementerian PU Akan Bangun Ulang

"Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin," kata Dody.

Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan ponpes di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Dari total tersebut, sedikitnya 80 ponpes akan dipilih sebagai sampel, baik yang sudah berdiri maupun yang sedang dibangun atau direnovasi.

Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas tertentu, antara lain bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, terdiri atas lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Baca juga: Menteri PU Bakal Koordinasi dengan Mendagri dan Menag Soal PBG Ponpes

"Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik," jelas Dody.