Transmigran Kapuas Hulu Terjebak Kemiskinan
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan potret warga transmigran di Mentebah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang terjebak kemiskinan.
Tim peniliti yang terdiri dari Dwi Umi Siswanti, Ria Amelia, Laura Silka Karawina Rokhmat, Patrick Bayu Seto Nugroho, dan Mahadhevy menemukan hal ini dalam riset yang dilakukan sejak pertengahan Agustus 2025.
Dilansir dari laman resmi UGM, untuk menjangkau kawasan transmigrasi Mentebah yang di dalamnya terdapat beberapa desa, meliputi Suka Maju, Kepala Gurung, Nanga Kalis, dan Kerin Nangka, tim harus melakukan perjalanan selama 2 jam dari ibukota kabupaten dan 3,5 jam dari lokus Suka Maju menggunakan sampan.
Baca juga: 13.000 Bidang Tanah Transmigrasi Disertifikasi Tahun 2025
Dwi mengatakan, warga transmigrasi Mentebah selama 20 tahun tetap bertahan di kawasan transmigrasi meski dengan kondisi tingkat kemiskinan yang parah.
Umumnya warga transmigran yang masih tinggal di kawasan ini berasal dari suku Jawa dan Sunda serta warga asli Kapuas Hulu.
Transmigran yang semula diterjunkan sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) pada awal tahun 2005, saat ini hanya tersisa 40-an KK. Sebagian besar kembali ke daerah asal (NTB dan Bali), sementara sebagian lain urbanisasi ke Putussibau atau ke Pontianak.
Menurut Dwi Umi, kawasan Kerin Nangka menjadi kawasan yang paling membutuhkan perhatian karena tingkat kemiskinan dan terpaan bencana banjir sampai empat kali dalam setahun.
"Banjir ini menyebabkan komoditas padi dan jagung menjadi puso sehingga warga transmigrasi hanya mengandalkan hidup dari komoditas kratom," kata Dwi Umi.
Baca juga: Ada Peluang Jadi Konglomerat di Kawasan Transmigrasi
Komoditas kratom (Mitragyna speciosa) ini memiliki harga jual yang rendah dibanding dari kawasan lain akibat minimnya akses jalan dan distribusi ke Putussibau.
Dwi Umi juga menyampaikan hasil analisis data dan rekomendasi strategi pengembangan kawasan untuk lokus Desa Kalis, yakni kebutuhan adanya perbaikan fasilitas jalan, pasar desa, dan pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan di lokus Suka Maju dan Kepala Gurung.
Hal ini penting sebab terdapat jalan rusak parah sepanjang 7 kilometer di Suka Maju dan 14,74 kilometer di Kepala Gurung. Jalan rusak parah ini menghambat proses distribusi maupun mobilisasi warga ke pasar, akses pendidikan dan kesehatan.
"Kedua kawasan ini mempunyai tingkat pendidikan rendah, sebanyak 45 persen hanya lulus Sekolah Dasar dan 11 persen tidak tamat Sekolah Dasar. Bahkan di Trans Kepala Gurung terdapat 11 persen warga tidak bersekolah," ujarnya.
Baca juga: Apakah Transmigrasi Masih Relevan untuk Gen Z dan Alpha?
Tim menyampaikan rekomendasi kebijakan khusus perlu diterapkan di Suka Maju, yaitu optimalisasi lahan produksi komoditas pangan, seperti padi, jagung, dan singkong dengan pembangunan irigasi dan akses permodalan.
Transmigran di Kepala Gurung membutuhkan kebijakan khusus berupa pencegahan urbanisasi dan insentif bagi keluarga muda yang bertahan dan mengelola lahan transmigrasi.
Sementara rekomendasi untuk kawasan Nanga Kalis berupa pengembangan produk diferensiasi komoditas utama, yaitu nanas, kelait dan hortikultura, hingga peningkatan status Sekolah Dasar dari status filial menjadi mandiri (negeri).
