Realisasi KPR Subsidi Terganjal Lamanya Proses di Bank Penyalur

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses lama di bank penyalur menjadi salah satu penghambat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025, terdapat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh pihak bank penyalur lebih dari dua bulan.

Terdapat calon penerima FLPP yang sudah berstatus lolos subsidi checking namun belum dilakukan tindak lanjut oleh pihak bank penyalur.

Adapun data tersebut disampaikan oleh BP Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Agustus 2025.

Baca juga: Mencari Solusi Kredit Macet yang Menyandera Calon Nasabah KPR Subsidi

Pihak OJK kemudian menanggapi data yang disampaikan oleh BP Tapera terkait informasi data calon penerima FLPP, sebanyak 103.297 atau 92,84 persen berasal dari Bank Himbara dan BSI.

OJK merinci, dari data tersebut sebanyak 5.632 calon debitur telah direalisasikan pencairannya dan 36.404 calon debitur akan ditindaklanjuti oleh bank penyalur. Sedangkan secara eksplisit, penolakan karena status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ada sebanyak 3.299.

"Selain data tersebut di atas, BP Tapera juga mengumpulkan data secara manual terkait permasalahan SLIK dari pengembang dan bank di lapangan, dan terkumpul data sebanyak 13.321," kata Heru, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).

Dari jumlah tersebut terdapat permasalahan SLIK dengan status Kolektibilitas (Kol) 2 sampai dengan Kol 5 sebanyak 5.146.

Sebagai informasi, telah disalurkan FLPP sampai dengan 22 Oktober 2025 mencapai 204.978 unit rumah senilai Rp 25,44 triliun. Sehingga, capaian penyaluran FLPP yang dilakukan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga saat ini adalah sebanyak 860.278 unit rumah senilai Rp 101,48 triliun.

Purbaya Bilang Bukan karena SLIK

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hasil pertemuannya dengan BP Tapera terkait kendala pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Selasa (21/10/2025).

Dari laporan awal yang ia terima, ada sebanyak 111.000 calon pembeli rumah yang disebut terhambat karena SLIK OJK atau sebelumnya dikenal sebagai BI Checking, namun ternyata jumlah sebenarnya jauh lebih sedikit.

"Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 111.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin hanya 3.000. Jadi saya pikir kesimpulan dari 111.000 itu paling yang bisa masuk 100 (orang)," kata Purbaya.

Menurut dia, setelah dilakukan verifikasi, hanya sekitar 100 calon pembeli yang benar-benar lolos KPR subsidi tetap skema FLPP, meskipun memiliki masalah SLIK.

Artinya, masalah perumahan yang dihadapi BP Tapera bukan sepenuhnya disebabkan oleh sistem tersebut, melainkan ada faktor lain yang berpengaruh.

Purbaya menambahkan, BP Tapera bersama para pengembang akan kembali melakukan pendataan untuk menyisir potensi permintaan yang belum bisa dilayani saat ini.